SUKABUMIUPDATE.com - Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Palabuhanratu disebut beroperasi secara ilegal. Forum Pemuda Palabuhanratu (FPP) Kabupaten Sukabumi menyoroti dugaan izin operasional RSUD Palabuhanratu telah kedaluwarsa sejak September 2025 dan belum diperpanjang.
Tak hanya persoalan izin operasional, organisasi kepemudaan ini juga mempertanyakan dugaan penggunaan air tanah dalam untuk menunjang kebutuhan rumah sakit yang disebut belum dilengkapi Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA).
Dua persoalan tersebut dinilai perlu mendapat penjelasan terbuka dari manajemen rumah sakit maupun Pemerintah Kabupaten Sukabumi, mengingat RSUD Palabuhanratu merupakan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah.
Ketua Forum Pemuda Palabuhanratu (FPP) Kabupaten Sukabumi, Friady Mahyuzar, mengatakan dugaan tersebut merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sebatas urusan administrasi.
Baca Juga: Ragnar Oratmangoen Tak Gentar Hadapi Persaingan Marukawa di Timnas Indonesia
"Jika benar izin operasional RSUD Palabuhanratu sudah kedaluwarsa sejak September 2025 dan sampai sekarang belum diperpanjang, maka ini persoalan serius yang harus segera dijelaskan kepada publik," kata Friady, kepada sukabumiupdate Kamis (12/11/2026).
Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan. Menurut Friady, setiap rumah sakit wajib memenuhi persyaratan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketidakjelasan status izin operasional, kata dia, berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administrasi, termasuk menyangkut kepastian penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta perlindungan hak pasien apabila terjadi sengketa medis.
Selain perizinan rumah sakit, FPP juga menyoroti dugaan pemanfaatan air tanah dalam atau air artesis tanpa dilengkapi SIPA. Friady menilai, pemanfaatan air tanah dalam skala besar harus disertai kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
Baca Juga: Suket Ijazah Gibran Resmi Dicabut, Menko Yusril Sebut Tak Ada Lagi Upaya Hukum
Terlebih, penggunaan sumber daya air yang tidak terkontrol berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar. Ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah.
"Bagaimana mungkin fasilitas publik berskala besar diduga memanfaatkan air tanah untuk kebutuhan operasional tanpa kejelasan izin? Kalau masyarakat kecil atau pelaku usaha swasta diwajibkan patuh terhadap aturan, maka instansi pemerintah juga harus tunduk pada ketentuan yang sama," ujarnya.
Atas persoalan tersebut, FPP mendesak DPRD Kabupaten Sukabumi melakukan pengawasan. Friady mengatakan, FPP telah menjadwalkan audiensi dengan DPRD pada Kamis (12/11/2026), namun dijadwalkan ulang oleh DPRD pada pekan depan.
Melalui audiensi tersebut, FPP berharap DPRD dapat menelusuri status perizinan rumah sakit, volume pemanfaatan air tanah, hingga kemungkinan dampaknya terhadap lingkungan. Friady juga mempertanyakan skala prioritas kebijakan manajemen RSUD Palabuhanratu.
Baca Juga: Rupiah Tembus Rp18.239 per Dolar AS, Catat Rekor Terlemah Sepanjang Sejarah: Efek Gibran Mundur?
Menurutnya, persiapan perpanjangan izin operasional beserta kelengkapan dokumen penunjang seharusnya dilakukan sebelum masa berlaku izin berakhir. Ia juga menyinggung kebijakan Direktur RSUD Palabuhanratu terkait rehabilitasi mess atau rumah dinas. FPP menilai kebijakan tersebut perlu dievaluasi apabila dibandingkan dengan kebutuhan pemenuhan dokumen perizinan rumah sakit.
"Seharusnya sejak awal sebelum izin operasional habis, pihak rumah sakit sudah mempersiapkan seluruh persyaratan perpanjangan. Jangan sampai kebutuhan mendasar terkait legalitas operasional justru tidak menjadi prioritas," ungkapnya.
Aksi 10.000 Tanda Tangan
Persoalan tersebut tidak hanya akan dibawa ke meja audiensi. FPP berencana menggalang petisi dengan target 10.000 tanda tangan masyarakat Palabuhanratu dan sekitarnya. Petisi dengan tuntutan "Pecat Direktur RSUD Palabuhanratu," sebagai bentuk evaluasi kepemimpinan manajemen rumah sakit.
Menurut Friady, tuntutan tersebut berkaitan dengan dugaan kelalaian dalam menjalankan tugas serta dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang menurut FPP perlu diperiksa oleh pihak berwenang.
Baca Juga: Tempat Camping Bernuansa Bambu Untuk Berkemah Menikmati Suasana Alam Puncak Bogor
Hingga berita ini disusun, pernyataan mengenai dugaan kedaluwarsanya izin operasional dan belum adanya SIPA tersebut masih merupakan klaim FPP yang memerlukan verifikasi instansi berwenang. Redaksi masih menunggu keterangan resmi dari manajemen RSUD Palabuhanratu maupun Pemerintah Kabupaten Sukabumi, melalui Dinas Kesehatan.
