SUKABUMIUPDATE.com - Peran keempat tersangka dalam pusaran kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) akhirnya diungkap Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
Pembagian tugas para tersangka terstruktur rapi, mulai dari yang mengeluarkan perintah, memberikan persetujuan, mengeksekusi penyadapan, sampai menghilangkan barang bukti data.
"Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan empat orang tersangka, yaitu LSP, SU (Irjen Slamet Uliandi), EH (Irjen Eko Hadi Santoso), dan AS (Irjen Ahrie Sonta Nasution)," kata Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi Hukum DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026, dikutip dari Tempo.co.
Suyudi menjelaskan, penyidik menduga Listyo Sigit menjadi pemberi perintah sekaligus penentu nomor telepon yang menjadi sasaran penyadapan. Listyo diduga menyampaikan perintah secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Ahrie Sonta selaku Kepala Bagian Monitoring. Listyo juga diduga menjadi penerima akhir atau end user hasil penyadapan.
Baca Juga: Isi Surat Pengunduran Diri Gibran: Negara Perlu Dijaga Melebihi Diri Saya Sendiri
Penyidik mengaitkan peran Listyo dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. "Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS," ujar Suyudi.
Menurut dia, para tersangka diduga menjalankan penyadapan tanpa mengikuti prosedur penegakan hukum. "Selanjutnya perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi."
Tersangka kedua adalah Irjen Slamet Uliandi. Ia menjabat sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri sejak 2021 hingga Oktober 2026. Penyidik menduga Slamet berperan sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan.
Slamet juga diduga meneruskan laporan harian dan analisis hasil penyadapan dari Kepala Bagian Monitoring kepada Listyo Sigit. "Keempat, pelaporan hasil penyadapan secara berjenjang kepada Kabakmon, SU, hingga Jenderal LSP," kata Suyudi ketika menjelaskan tahapan dugaan penyadapan ilegal.
Baca Juga: 40 PKL Direlokasi, Penataan Lapang Sekarwangi Sukabumi Lanjut Bongkar Bekas Lapak Pedagang
Tersangka ketiga adalah Irjen Eko Hadi Santoso. Ia menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025. Eko diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari Slamet Uliandi yang disebut berasal dari Listyo Sigit. Eko kemudian diduga memberikan persetujuan penyadapan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik.
Adapun tersangka keempat adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution. Dia menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026. Ahrie diduga menerima perintah langsung dari Listyo Sigit sebelum meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik. Ahrie juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo dan memerintahkan seseorang berinisial TK untuk melakukan surveillance atau pengawasan.
Selain itu, penyidik menduga Ahrie memerintahkan penghapusan rekaman suara dan catatan aktivitas penyadapan serta pembubaran grup WhatsApp yang menjadi sarana penyampaian perintah. "Selanjutnya pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan, serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PenLinkX atau PLX," ujar Suyudi.
Menurut Suyudi, perintah tersebut memunculkan kecurigaan pelapor. Pelapor kemudian mengadukan dugaan penyadapan ilegal kepada Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026.
Baca Juga: Gibran Resmi Mundur, Ketua MPR: Sejak Hari Ini Kursi Wapres Kosong
Dalam penyidikan, polisi menemukan dua mekanisme penyadapan, yakni jalur resmi dan jalur internal yang disebut jalur atensi. Jalur resmi mensyaratkan permohonan tertulis dari penyidik beserta dokumen pendukung. Sebaliknya, jalur atensi diduga berlangsung tanpa surat permohonan, surat perintah penyidikan, ataupun penetapan pengadilan. "Kedua jalur tersebut menggunakan sarana pelaksanaan teknis yang sama, sehingga aktivitas melalui jalur atensi diduga dapat tersamarkan di antara aktivitas penyadapan yang dilaksanakan melalui jalur resmi," kata Suyudi.
Hingga 11 November 2026, penyidik telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli. Polisi juga menyita 15 telepon genggam, tujuh diska lepas, dua iPad, empat perangkat komputer atau laptop, satu modem, serta dokumen dan catatan aktivitas penyadapan.
Polri menahan Listyo Sigit, Eko Hadi, dan Ahrie dengan masa penahanan masing-masing hingga 23, 22, dan 21 November 2026. Sementara itu, Slamet menjalani penahanan rumah sejak 11 November 2026 karena alasan kesehatan berdasarkan pemeriksaan Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri.
Penyidik menjerat para tersangka dengan sejumlah ketentuan pidana, antara lain Pasal 258 KUHP tentang penyadapan dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE mengenai penghilangan data elektronik, serta Pasal 332 KUHP tentang akses ilegal. Suyudi menegaskan bahwa penyidik masih harus membuktikan dugaan peran keempat tersangka melalui proses hukum.
Baca Juga: Dibacok Sekelompok Orang di Depan Kontrakan, Pria di Citepus Sukabumi Alami Luka 30 Jahitan
"Seluruh uraian peran tersebut merupakan dugaan yang masih harus dibuktikan melalui proses hukum dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," ujar Suyudi.
Ia mengatakan kepolisian berkomitmen mengusut perkara tersebut secara profesional, objektif, dan akuntabel. "Kepercayaan tidak dapat dipertahankan dengan menutupi kesalahan, dan keadilan tidak dapat ditegakkan dengan mengabaikan hak-hak mereka yang diperiksa."
Sumber: Tempo.co
