SUKABUMIUPDATE.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi menyerahkan surat keputusan (SK) pencabutan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah milik Gibran Rakabuming Raka kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada Kamis (12/11/2026). Langkah administratif tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang sebelumnya membatalkan dokumen penyetaraan pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA) tersebut.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, menyampaikan bahwa dokumen pencabutan diserahkan langsung dalam agenda persidangan di PTUN Jakarta. Dengan ditariknya objek sengketa tersebut, majelis hakim menyatakan gugatan yang tengah berjalan dinyatakan gugur.
"Menindaklanjuti putusan MA, Kemendikdasmen sudah mencabut suket dan sudah diserahkan ke PTUN pada persidangan hari ini," kata Wamendikdasmen Atip di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Baca Juga: Rupiah Tembus Rp18.239 per Dolar AS, Catat Rekor Terlemah Sepanjang Sejarah: Efek Gibran Mundur?
Atip menilai penyerahan SK tersebut sekaligus menutup polemik hukum terkait keabsahan suket penyetaraan pendidikan Gibran. Menurutnya, setelah pencabutan diterbitkan dan putusan pengadilan dijatuhkan, tidak ada lagi ruang upaya hukum lanjutan untuk mempermasalahkan dokumen tersebut.
"Dengan putusan ini, maka persoalan keabsahan suket sudah selesai dan tidak ada lagi langkah hukum dan upaya hukum yang bisa ditempuh," jelasnya.
Rincian SK Pencabutan Dokumen Tahun 2019
Pencabutan suket penyetaraan pendidikan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026 yang ditandatangani oleh Dirjen Tatang Muttaqin pada 11 November 2026.
SK tersebut secara resmi mencabut Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dokumen tahun 2019 itu sebelumnya digunakan Gibran sebagai syarat administrasi pendidikan saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024.
Mendikdasmen, Abdul Mu'ti, sebelumnya telah membenarkan penerbitan keputusan penarikan kembali dokumen tersebut.
"Ya benar kami melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus mengeluarkan surat keputusan tersebut tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nomor 9149/D.D1/KS/2019," ungkap Abdul Mu'ti.
Melalui keputusan tersebut, Kemendikdasmen menarik dokumen itu dari pihak yang dituju maupun pihak lainnya serta menyatakan suket tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat dan berlaku dengan asas erga omnes (berlaku mengikat bagi semua pihak).
Baca Juga: Sebut Listyo Sigit End User Data, Kapolri Beberkan Peran 4 Tersangka Penyadapan Ilegal
Menko Yusril Sebut Tak Ada Celah Peninjauan Kembali (PK)
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan polemik hukum seputar suket penyetaraan pendidikan Gibran telah memasuki babak akhir.
Yusril menjelaskan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang berposisi sebagai tergugat tidak memiliki hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK), karena hak PK dalam perkara TUN hanya diberikan kepada pihak penggugat.
"Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, hak mengajukan PK dalam perkara TUN hanya diberikan kepada pihak penggugat. Pejabat TUN yang menjadi tergugat tidak dapat mengajukan PK," ujar Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Yusril, penerbitan SK pencabutan oleh Kemendikdasmen merupakan kewajiban hukum pemerintah dalam melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Terkait gugatan lain yang diajukan Denny Indrayana di PTUN Jakarta mengenai objek serupa, Yusril memperkirakan pemeriksaan perkara tersebut juga akan segera dihentikan.
"Kalau objek sengketanya sudah dicabut, tentu akan timbul persoalan mengenai apa lagi yang akan diperiksa oleh majelis hakim. Dugaan saya, PTUN juga akan segera menghentikan pemeriksaan perkara tersebut karena objek sengketanya sudah tidak ada lagi," tutur Yusril.
Baca Juga: Prabowo Hormati Keputusan Gibran Mundur dari Wapres, Sebut Perbedaan Sistem Pendidikan
Duduk Perkara Putusan MK dan Kasasi MA
Polemik mengenai syarat pendidikan setara SMA milik Gibran Rakabuming Raka sebelumnya bergulir melalui dua jalur peradilan berbeda, yakni Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan Kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026.
Dalam Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait sengketa persyaratan pendidikan Wakil Presiden, mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Kendati demikian, dalam bagian pertimbangan hukumnya, MK mencatat tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara dengan pendidikan SMA.
Di jalur peradilan tata usaha negara, MA melalui Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan gugatan yang diajukan Subhan Palal dan menyatakan suket penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran tidak sah serta batal demi hukum. Rangkaian putusan hukum dan pencabutan dokumen penyetaraan tersebut menjadi latar belakang keputusan Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI pada Kamis (12/11/2026).
Sumber: Kemenko Kumham Imipas RI/ Suara.com
