​SUKABUMIUPDATE.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi menggelar sosialisasi terkait regulasi terbaru pemilihan dan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Aula Kantor Kecamatan Jampangkulon, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan ini difokuskan pada persiapan penerapan masa jabatan BPD selama delapan tahun serta pemetaan ratusan desa di Kabupaten Sukabumi yang masa bakti anggota BPD-nya segera berakhir.
Sub Koordinator Pengembangan Kapasitas SDM DPMD Kabupaten Sukabumi, Sony Sondani, menjelaskan kehadiran timnya di wilayah Jampangkulon bertujuan mengawal seluruh tahapan seleksi agar berjalan sesuai koridor hukum.
"Hari ini kami dari tim DPMD Kabupaten hadir di wilayah Kecamatan Jampangkulon dengan maksud dan tujuan untuk memastikan proses penjaringan dan pengisian anggota BPD yang berakhir di tahun 2027 sesuai dengan regulasi," ujar Sony kepada sukabumiupdate.com usai kegiatan sosialisasi.
Baca Juga: Masa Jabatan Berakhir 2027, DPMD Sukabumi Matangkan Penjaringan Anggota BPD di Bantargadung
Berdasarkan data DPMD Kabupaten Sukabumi, tercatat ada 286 desa yang masa jabatan anggota BPD-nya akan habis pada tahun 2027 mendatang. Oleh karena itu, tahapan persiapan diminta mulai dirancang sejak jauh hari agar tidak melampaui batas waktu yang ditentukan.
"Ada 286 desa yang masa waktu BPD-nya berakhir di tahun 2027. Dalam regulasi disampaikan bahwa apabila di desa tersebut masa jabatan BPD berakhir, maka enam bulan sebelum masa jabatan berakhir sudah harus membentuk panitia penjaringan dan penyaringan. Kemudian, tiga bulan sebelum masa jabatan berakhir, sudah harus terpilih anggota BPD untuk masa periode berikutnya," jelasnya.
Tegaskan Larangan Rangkap Jabatan demi Independensi
Selain teknis jadwal dan penyesuaian masa jabatan baru selama delapan tahun, DPMD juga menekankan pentingnya integritas serta larangan rangkap jabatan bagi para calon maupun anggota BPD terpilih. Hal ini dinilai krusial agar fungsi pengawasan di tingkat desa berjalan objektif tanpa konflik kepentingan.
​"Kaitan rangkap jabatan, sebetulnya BPD itu adalah bagian dari penyelenggara pemerintahan di desa dan salah satu fungsinya adalah mengawasi kinerja pemerintah desa. Tentu harus independen dan tidak boleh ada kepentingan-kepentingan lain, tidak boleh juga rangkap jabatan sehingga fokus mengawasi kinerja pemerintah desa," tegas Sony.
Melalui sosialisasi ini, pemerintah desa dan unsur kecamatan diharapkan memiliki pemahaman yang seragam terkait regulasi terbaru, sehingga proses regenerasi kelembagaan BPD di 286 desa tersebut dapat berlangsung tertib, transparan, dan tepat waktu. (adv)
