SUKABUMIUPDATE.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi terus berupaya memperkuat cakupan jaminan kesehatan masyarakat di tengah penyesuaian keuangan daerah. Salah satu langkah konkrit yang ditempuh yakni memantapkan koordinasi lintas sektor melalui Forum Komunikasi Bersama BPJS Kesehatan.
Langkah strategis tersebut dibahas dalam rapat koordinasi terkait Implementasi Strategi Penguatan Rekrutmen dan Reaktivasi Peserta untuk Universal Health Coverage (UHC) Semester II Tahun 2026 di Grand Sulanjana, Kecamatan Sukabumi, Selasa (22/9/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, menyebut forum tersebut menjadi wadah vital untuk merumuskan formulasi terbaik penjaminan kesehatan warga.
"Di tengah efisiensi (anggaran) yang lumayan besar, kami berharap ada solusi terbaik untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat," ujar Ade Suryaman dikutip dari akun medsos Pemkab Sukabumi.
Ade menegaskan, keterbatasan atau penyesuaian anggaran daerah tidak boleh mengurangi kualitas komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak kesehatan dasar warga Kabupaten Sukabumi.
Pihaknya memastikan komitmen sinergis bersama BPJS Kesehatan akan terus berjalan demi menjaga status cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage).
"Kami akan terus berusaha agar pelayanan maksimal, dan komitmen bersama BPJS terus berlanjut," tegas Sekda.
Sementara itu, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah V Jawa Barat, Sawal Sami Tarigan, mengapresiasi ruang diskusi yang dibuka Pemkab Sukabumi. Menurutnya, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bentuk kolaborasi antar ekosistem yang membutuhkan pembagian peran secara seimbang.
"Forum ini mempertemukan itu. Harapannya ada solusi, walaupun sama sama tahu kondisi keuangan daerah. Kita bisa diskusikan dan beberapa masukan termasuk sharing pengalaman," ungkapnya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Sukabumi, Nora D. Manurung, menekankan bahwa program JKN bukan sekadar jaminan sosial biasa, melainkan program strategis negara menuju cita-cita nasional.
"Ekosistem yang terdiri dari pemerintah, pelaku usaha, peserta, media massa, dan akademisi ini, merupakan penggerak JKN. Kolaborasi ekosistem ini diperlukan. Melalui semua itu, diharapakan terwujudnya pelayanan kesehatan berkualitas dan merataserta Mewujudkan Indonesia tetap sehat," jelasnya.
