SUKABUMIUPDATE.com – Penumpukan sampah selama tiga pekan terakhir mulai meresahkan warga di Desa Bojongsawah, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi. Kondisi tersebut terjadi setelah layanan pengangkutan sampah dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terhenti.
Akibatnya, sampah menumpuk di sejumlah Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS) tingkat RW. Warga pun terpaksa melakukan pengangkutan secara mandiri, sementara sebagian sampah lainnya dibakar.
Salah seorang warga, Dian Herdiansyah (35), warga Perumahan Pesona Idaman mengatakan sampah sudah tidak diangkut selama sekitar tiga pekan. Kondisi tersebut membuat volume sampah terus bertambah hingga akhirnya warga mengambil langkah sendiri untuk menguranginya.
"Sudah tiga minggu sampah tidak diangkut, bahkan di minggu kedua sampah sudah menumpuk akhirnya dibakar sama warga," ujar Dian kepada sukabumiupdate.com pada Senin (21/9/2026).
Baca Juga: Gurandil Kabur Usai Viral, Pemkab Sukabumi Ungkap Kerusakan DAS Cikaso Dampak Tambang Emas
Dian juga menuturkan, mengingat sampah yang terus menumpuk setiap harinya, warga berinisiatif untuk membakar dan mengangkut sampah secara mandiri.
"Ini kan sampah semakin banyak, tapi nggak ada pengangkutan, jadi sebagian dibakar sebagian diangkut mandiri sama warga ke TPA," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Desa setempat, Mahmud Faizal mengatakan, pihak DLH menyampaikan bahwa kendaraan pengangkut sampah mengalami kerusakan dan masih dalam proses perbaikan.
"Sama sekali tidak diangkut oleh pihak DLH. Alasan dari pihak DLH katanya mobilnya rusak dan masih dalam proses perbaikan," ujar Faizal.
Menurutnya, kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama hingga menimbulkan keprihatinan di tengah masyarakat.
Baca Juga: CEK FAKTA: Detik Beritakan Menkeu Suahasil Korupsi Rp500 Triliun itu Hoaks
"Sudah tiga minggu sampah tidak diangkut-angkut," ungkapnya.
Meski demikian, pihak desa memilih tetap mengarahkan warga untuk mengumpulkan sampah di TPSS. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah warga membuang sampah ke sungai maupun membakar sampah secara sembarangan.
"Justru alasan dikumpulkan di TPSS agar warga tidak membuang sampah ke sungai atau membakarnya. Kalau tidak dikumpulkan di TPSS, pasti ada warga yang membakar atau membuangnya ke sungai," tegasnya.
Melihat volume sampah yang terus meningkat, pemerintah desa sempat mengambil langkah mandiri untuk mengurangi tumpukan di TPSS.
"Dua minggu lalu, karena sampah sudah sangat menumpuk di TPSS, kami menyewa mobil untuk mengangkut dan mengirim sampah ke TPA Cikembang secara pribadi," tuturnya.
Baca Juga: Tabrak Lari? Laka di Jalur Lingsel Sukabumi, Kaki Pemotor Terluka Diduga Terlindas Truk
Namun, upaya tersebut belum mampu menyelesaikan persoalan. Sampah kembali menumpuk karena volume sampah yang dihasilkan warga terus bertambah setiap hari.
Adapun terkait retribusi pengangkutan sampah, Kepala Desa mengatakan pengelolaannya dilakukan langsung oleh pihak DLH. Besaran retribusi disebut berbeda-beda, bergantung pada volume sampah di masing-masing titik TPSS.
"Retribusi dari warga itu kan langsung dikelola oleh pihak DLH. Besarnya berbeda-beda tergantung banyaknya sampah, ada yang 100 ribu, 200 ribu, sampai 400 ribu per titik TPSS. Padahal kalau menurut Perbup kan ketentuannya Rp7.000 per KK," jelasnya.
Kondisi tersebut membuat pemerintah desa berharap adanya perhatian lebih terhadap anggaran pengelolaan persampahan, terutama untuk mendukung kelancaran operasional pengangkutan.
Baca Juga: Perkuat Penanganan TBC Anak, Pemkot Sukabumi Terima 977 Paket OAT
"Mudah-mudahan alokasi anggaran untuk DLH bisa diperbesar, disesuaikan dengan imbauan provinsi yaitu 3 sampai 5 persen. Sekarang kan anggaran untuk DLH hanya sekitar 1 persen," kata dia.
Ia berharap persoalan tersebut segera mendapatkan solusi sehingga pelayanan pengangkutan sampah dapat kembali berjalan normal dan tumpukan sampah di TPSS tidak semakin parah.
"Ya mohon kerjasamanya agar pelayanan pengangkutan sampah bisa kembali normal seperti semula. Mudah-mudahan segera ada solusi dan pengangkutannya lancar kembali," pungkasnya.
