SUKABUMIUPDATE.com – Di tengah polemik pembubaran pemutaran film dokumenter “Pesta Babi” di sejumlah kampus, kegiatan nonton bareng (nobar) dan diskusi film yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sukabumi (BEM FIS UMMI) berjalan lancar dan kondusif.
Acara tersebut digelar di Laboratorium Pertunjukan UMMI, Jumat (8/5/2026), dan diikuti puluhan mahasiswa.
Ketua BEM FIS UMMI, Aldi Aqli, mengatakan latar belakang digelarnya pemutaran film tersebut bertujuan memperluas wawasan mahasiswa terhadap realitas sosial di Papua, khususnya terkait dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) terhadap masyarakat adat.
“Film ini memperlihatkan bagaimana masyarakat adat Papua harus berhadapan dengan dampak proyek strategis nasional yang dinilai sering kali tidak berpihak kepada penduduk lokal,” ujar Aldi kepada sukabumiupdate.com, Sabtu (9/5/2026).
Menurutnya, film yang disutradarai jurnalis investigatif Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale itu memotret persoalan hilangnya hak atas tanah adat serta ancaman terhadap ekosistem yang menjadi sumber kehidupan masyarakat Papua.
“Bagaimana kita melihat kedaulatan masyarakat adat entunya yang pertama, bagaimana tanah Papua bukan hanya sekadar komoditas ekonomi saja, tetapi itu merupakan identitas (masyarakatnya). Bahkan, masyarakat Papua menggantungkan hidupnya itu pada ekosistem alam, terutama ekosistem hutan. Tetapi, dengan adanya proyek strategis nasional tersebut, kedaulatan masyarakat adat itu seolah-olah diabaikan,” tambahnya.
Baca Juga: Pilu Pasutri Paruh Baya di Sagaranten: Rumah Terbakar, 1 Ton Padi dan Motor Hangus
Aldi menilai isu yang diangkat dalam film tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan sosial, tetapi juga menyangkut kemanusiaan dan lingkungan hidup.
Kebebasan Akademik dan Dukungan Kampus
Ia kemudian mengapresiasi pihak birokrasi UMMI yang memberikan ruang terbuka bagi mahasiswa untuk berdialektika. Meskipun menyadari adanya tensi pembubaran di kampus lain, pihaknya tetap yakin menjalankan agenda tersebut.
“Alhamdulillah proses perizinan di UMMI berjalan lancar. Pihak kampus memberikan ruang kepada kami untuk menyelenggarakan nobar Pesta Babi dan acara berlangsung tanpa ada hambatan apapun. Acaranya juga berjalan dengan lancar,” ungkapnya.
Di sisi lain, Aldi juga menyayangkan aksi pembubaran nobar dan diskusi film Pesta Babi di sejumlah kampus lain, baik oleh internal instansi maupun intervensi luar.
Menurutnya, keberhasilan acara di UMMI merupakan bentuk solidaritas sekaligus penegasan bahwa mahasiswa tidak boleh tunduk pada upaya pembungkaman ruang kritis.
"Karena kami rasa ruang akademik itu seharusnya menjadi tempat paling aman untuk bisa menguji ide, menguji gagasan. Berdialektika di ruang akademik itu seharusnya bisa dilindungi, nah jika diskusi-diskusi hari ini saja dibatasi, maka kita perlu mempertanyakan relevansi daripada pendidikan tinggi hari ini,” tegasnya.
Diskusi Dinamis di Tengah Mahasiswa
Acara yang berdurasi total lebih dari dua jam ini diikuti oleh sekitar 60 audiens. Sesi dimulai dengan pemutaran film Pesta Babi selama 1 jam 30 menit, dilanjutkan dengan diskusi interaktif selama 45 menit.
Menurut Aldi, awalnya panitia merencanakan menghadirkan salah satu dosen UMMI sebagai pemantik diskusi, namun karena adanya musibah keluarga, sesi diskusi akhirnya dipandu oleh jajaran pimpinan organisasi mahasiswa (Ormawa) Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial UMMI.
Melalui kegiatan ini, BEM FIS UMMI berharap muncul kesadaran kolektif di kalangan mahasiswa. Aldi menekankan agar nalar kritis mahasiswa tidak berhenti saat lampu ruangan dinyalakan kembali.
"Harapan besar kami, mahasiswa bisa meningkatkan nalar kritis dalam membedah isu nasional maupun lokal, serta memiliki empati terhadap perjuangan masyarakat adat di mana pun mereka berada," pungkasnya.
Kolaborasi antara Departemen Kastrad/Sospol BEM FIS UMMI dan Unit Pers Mahasiswa (UPM) ini ditutup dengan komitmen bersama untuk terus menjaga marwah kebebasan akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
