SUKABUMIUPDATE.com - Rohmat Hidayat secara sah dinyatakan menjadi Ketua Umum DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Barat (Jabar) periode 2025-2028 secara aklamasi atau calon tunggal melalui Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Jabar ke XVI yang digelar di salah satu hotel di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi pada Sabtu (20/9/2025).
Dalam kegiatan itu, Diren Pandimas salah satu tokoh pemuda Sukabumi yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Perlindungan Anak (KPAID) Kabupaten Sukabumi sekaligus Direktur Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Milenial Sukabumi secara resmi terpilih sebagai Ketua Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Advokasi DPD KNPI Jawa Barat.
Baca Juga: Pengedar Narkoba Asal Warudoyong Sukabumi Diamankan Berikut 68 Gram Ganja Kering Siap Edar
Kepada sukabumiupdate.com. Diren mengaku, dengan latar belakang dan pengalaman yang dimilikinya sebagai akademisi, aktivis Hukum dan Ham, dan Konsultan Hukum akan senantiasa menggunakan pendekatan dan strategi dalam pengelolaan management Hukum,Ham di tubuh KNPI Jawa barat.
“Bagi saya ini adalah momentum bersejarah bagi kabupaten sukabumi karena jadi tuan rumah lahirnya kepengurusan baru DPD KNPI jawa barat, tentunya visi dan misi saya kedepan dengan jabatan baru ini kami akan menegaskan sesuai program ketua terpilih,” ujar Diren.
Diren Pandimas selaku Ketua Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Advokasi DPD KNPI Jawa Barat.
Dia juga mengaku ingin fokus kepada pemberdayaan pemuda melalui UMKM serta mengawal penyerapan anggaran pemerintah agar tepat sasaran. “Kami ingin fokus pada pemberdayaan pemuda melalui UMKM dan pembangunan daerah serta untuk Anggaran pemerintah lebih baik diprioritaskan untuk masyarakat miskin, dan kedepannya kami pun akan menghidupkan kembali bidang Hukum & HAM di tubuh KNPI Jawa barat,” kata dia.
“Progres utama kami adalah Penyuluhan dan Edukasi hukum, pendampingan hukum, advokasi kebijakan publik, serta pembentukan dan penguatan jejaring hukum untuk anggota dan masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran hukum pemuda, melindungi hak-hak mereka, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Kepemudaan,” pungkasnya.(adv)
