Petani Protes! Pelepasan Tanah Eks HGU di Cidolog Sukabumi Diluar Kewenangan Perusahaan

Selasa 11 Juni 2024, 14:35 WIB
HGU PT. Pasir Kanjana Cidolog Kabupaten Sukabumi | Foto : Ragil Gilang

HGU PT. Pasir Kanjana Cidolog Kabupaten Sukabumi | Foto : Ragil Gilang

SUKABUMIUPDATE.com - Para petani penggarap di Kecamatan Cidolog Kabupaten Sukabumi menyoroti adanya surat pernyataan pelepasan hak tanah yang dikeluarkan oleh eks pemilik HGU PT Pasir Kantjana

Mereka menilai, PT Pasir Kantjana sudah tidak punya hak atas tanah tersebut karena izinnya sudah habis sejak tahun 2017.

"Harusnya surat pelepasan hak (SPH) itu keluar sebagai syarat perpanjangan, berarti 2 tahun sebelum perpanjangan HGU, SPH harus sudah dikeluarkan," kata H (45 tahun) salah satu petani penggarap kepada sukabumiupdate.com, Senin 10/6/2024. 

H menjelaskan, kalau HGUnya sudah habis lebih dari 2 Tahun itu masuknya jenis pembaharuan (perizinan). Berarti, saat ini status tanahnya sudah menjadi tanah negara, dan kewenangannya ada di BPN yang mengatur dan menata. 

“Dulu selagi masih ditanam karet, masih menggarap, namun setelah ditanami sawit secara perlahan sudah tidak menggarap lagi," kata H menjelaskan aktivitasnya terkini.

Sekmat Cidolog, Encep Muharam mengatakan proses perpanjangan HGU PT PAsir Kantjana kemungkinan sudah ditempuh setelah habis HGU pada tahun 2017, akan tetapi pada saat itu perusahaan belum mengeluarkan lahan untuk Fasus dan Fasos, sebagai persyaratan perpanjangan, sehingga proses terhenti. 

Baca Juga: SPI Soroti Reforma Agraria Eks HGU PT Sugih Mukti Warungkiara Sukabumi

"Semuanya 8,5 Ha, dengan rinciannya lahan untuk SMAN Cidolog rintisan seluas 2 Ha yang diterima oleh Kepala SMPN Cidolog, lahan pemakaman dan lapang sejumlah 3,3 Ha, diterima oleh Pemdes Cidolog. Untuk perkantoran,  sodetan dan pariwisata 3,2 Ha diterima oleh pemerintah Kecamatan Cidolog," beber Encep. 

Menanggapi polemik SPH tersebut, Ketua DPC Serikat Petani Indonesia (SPI) Sukabumi, Rozak Daud mengatakan bahwa ketentuan hapusnya Hak Guna Usaha diantaranya disebutkan yaitu apabila telah berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian, atau dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir.

"Dengan demikian, berdasarkan ketentuan setelah berakhir putus hak hukumnya, maka tanah tersebut beralih menjadi tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Maka Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah yang dikeluarkan oleh Eks PT Pasir Kantjana kepada Kepala Sekolah SMPN 1 Cidolog dasarnya apa? Apalagi dalam surat tersebut peruntukannya untuk SMAN Cidolog, sebab SMP itu kewenangannya Disdik Kabupaten sedangkan SMA kewenangannya Disdik Provinsi. Begitu juga yang pelepasan kepada Sekmat Cidolog untuk mewakili Kecamatan," tegasnya.

Dalam ketentuannya pelepasan hak itu, ucap Rozak,  harus dilakukan pada saat haknya masih aktif, dan dilepaskan dihadapan Kepala BPN atau pejabat yang ditunjuk.

"HGU PT Pasir Kantjana telah habis sejak 7 Tahun yang lalu berdasarkan SK Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 18/HGU/BPN/1992, artinya tidak punya kewenangan untuk melepaskan, karena sudah kembali menjadi tanah negara," tandasnya.

"Urgensinya benar untuk kepentingan umum, tetapi cara yang tidak benar secara administrasi. Dan harus diketahui bahwa pelepasan itu dihadapan kepala BPN atau pejabat yang ditunjuk," ungkapnya.

Menurut Rozak, kadang publik sering terjebak dengan skenario yang melampaui peraturan perundang-undangan, seolah pihak perusahaan itu baik memberikan tanah kepada masyarakat atau lembaga, padahal haknya sudah sudah tidak ada.

"HGU PT Pasir Kantjana telah berakhir 31 Desember Tahun 2017, maka objek tersebut telah menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Maka penataan kembali, penggunaan, pemanfaatan, dan kepemilikan tanah tersebut menjadi kewenangan Menteri ATR/Kepala BPN, bukan menjadi bancakan oleh bekas pemegang HGU," pungkasnya.

AYO! main games di Sukabumi Update Games
Follow Berita Sukabumi Update di Google News
Berita Terkait
Berita Terkini
Internasional15 Juni 2024, 00:38 WIB

Panglima TNI: Ormas Sipil Bisa Ikut Pasukan Perdamaian di Palestina

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyatakan bahwa keikutsertaan organisasi tersebut akan diatur oleh Kementerian Luar Negeri.
Jenderal Agus Subiyanto, Panglima TNI | Foto : Youtube Kompas
Sukabumi15 Juni 2024, 00:14 WIB

Penempatan Guru P3K PAI Di Cidolog Sukabumi Picu Polemik, Peran Pengawas PAI Disorot?

Penempatan guru P3k PAI di SDN Tegallega, Desa Tegallega, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Sukabumi memicu polemik ditengah warga.
Polemik penempatan guru P3K PAI di SDN Tegallega Cidolog Kabupaten Sukabumi | Foto : Ragil Gilang
Sukabumi15 Juni 2024, 00:03 WIB

Bertemu Ratusan Kades, Bapenda Sukabumi Sosialisasikan Optimalisasi PBB P2

Kegiatan sosialisasi ini salah satu langkah Bapenda Kabupaten Sukabumi dalam menggenjot penerimaan PAD dari sektor PBB P2.
Kegiatan Sosialisasi Optimalisasi PBB P2 yang digelar Bapenda Kabupaten Sukabumi. (Sumber : Istimewa)
Sukabumi14 Juni 2024, 23:50 WIB

Tak Ditanggung BPJS, Kisah Korban Geng Motor di Sukabumi Sempat Tertahan di IGD Gegara Biaya

Pengobatan AAM (21 tahun) seorang pemuda asal Citamiang, Kota Sukabumi yang merupakan korban keganasan kawanan geng motor hingga tiga jari kanannya hampir putus tak ditanggung BPJS
Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD R Syamsudin SH (RS Bunut) Kota Sukabumi | Foto : Asep Awaludin
Sukabumi14 Juni 2024, 22:31 WIB

Rawan Kecelakaan, 5 Orang Tewas Tertabrak Kereta Sukabumi Selama Semester I 2024

Keberadaan rel kereta api di Sukabumi menyisakan cerita-cerita tragis. Terutama seringnya kecelakaan yang merenggut nyawa.
Dalam semester 1 tahuan 2024, sebanyak 5 orang tewas akibat tertabrak kereta api di Sukabumi| Foto: Istimewa
DPRD Kab. Sukabumi14 Juni 2024, 22:25 WIB

DPRD Sukabumi Soroti Soal UHC hingga DTKS di Forum Kemitraan Faskes BPJS Kesehatan

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi Muhamad Yusuf membeberkan apa saja yang disampaikan pihaknya dalam Forum Kemitraan Faskes BPJS Kesehatan.
Jajaran Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi menghadiri kegiatan Forum Kemitraan Pengelolaan Kerjasama Fasilitas Kesehatan tahun 2024. (Sumber : Dokpim Pemkab Sukabumi)
Keuangan14 Juni 2024, 21:49 WIB

Wujudkan Komitmen Perkuat Ekosistem Halal Indonesia, BSI Gelar International Expo 2024

BSI International Expo 2024 bertema Connecting You to Halal Lifestyle Ecosystem akan digelar selama 4 hari di JCC Senayan, Jakarta.
BSI siap menggelar BSI International Expo 2024. (Sumber : Istimewa)
Jawa Barat14 Juni 2024, 21:24 WIB

Parkir di Masjid Raya Al Jabbar Digratiskan Sementara, Ini Alasannya

Gratiskan sementara biaya parkir, Pengelola Masjid Raya Al Jabbar Bandung tegaskan bila ada yang memungut dinyatakan ilegal.
Masjid Raya Al Jabbar. (Sumber : Humas Pemkot Bandung)
Sukabumi14 Juni 2024, 21:20 WIB

Diguyur Hujan Deras, BPBD Kota Sukabumi Tangani 4 Bencana Alam di Cikole

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi menangani bencana alam yang terjadi di empat lokasi di Kecamatan Cikole
BPBD Kota Sukabumi saat menangani bencana banjir di Cikole | Foto : Asep Awaludin
Internasional14 Juni 2024, 21:10 WIB

Wukuf di Arafah, 1.169 Tenda Disiapkan bagi Jemaah Haji Indonesia

Menyambut pelaksanaan puncak haji, PPIH Arab Saudi mempersiapkan sebanyak 1.169 tenda di Arafah bagi jemaah Indonesia.
Jemaah haji Indonesia mulai tiba di Arafah. (Sumber : Kemenag RI)