SUKABUMIUPDATE.com - Bantuan internet gratis Starlink untuk korban banjir di Sumatera hingga akhir 2025 adalah intervensi yang krusial dan tak terbantahkan. Namun, di balik narasi penyelamatan komunikasi saat ini, tersembunyi pertanyaan yang lebih dalam mengenai kesiapan infrastruktur digital Indonesia. Ketika emergency mode dari layanan Elon Musk ini berakhir, siapa yang akan mengisi kekosongan konektivitas di zona rawan bencana?

Tindakan Starlink memberikan layanan gratis penuh selama satu bulan durasi bantuan terlama yang pernah mereka berikan bukan hanya menunjukkan komitmen kemanusiaan, tetapi juga secara telanjang mengungkap kerentanan sistem telekomunikasi darat nasional di daerah terpencil dan rawan bencana.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa menara seluler konvensional (BTS) milik operator telekomunikasi lokal menjadi yang pertama lumpuh total akibat pemadaman listrik berkepanjangan, putusnya kabel serat optik, dan hancurnya akses fisik. Di banyak posko pengungsian, Starlink tidak hanya menjadi pilihan, melainkan satu-satunya jalur komunikasi yang bertahan.

Baca Juga: AMSI Desak Pemerintah Cepat Tangani Korban Banjir dan Longsor di Utara Sumatera

Ketergantungan dan Keberlanjutan

Terdapat dua implikasi serius yang harus dianalisis dari fenomena "Starlink sebagai penyelamat":

1. Potensi Ketergantungan Teknis: Kehadiran Starlink yang superior dalam situasi darurat berpotensi menumpulkan insentif bagi pemerintah daerah dan operator seluler untuk berinvestasi serius pada sistem backup dan ketahanan jaringan di daerah rawan. Jika setiap bencana besar selalu dijawab oleh penyedia satelit asing, di mana peran Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dan kedaulatan data nasional?
2. Transisi Biaya Pasca-Gratis: Setelah 31 Desember 2025, layanan akan kembali berbayar. Meskipun Starlink berjanji mengupayakan donasi untuk hardware kit warga tak mampu, biaya bulanan Starlink (yang lebih mahal dari internet fiber optik biasa) akan menjadi beban yang tak terjangkau bagi mayoritas masyarakat terdampak yang baru pulih secara ekonomi. Bagaimana pemerintah memastikan komunikasi penting pasca-bencana tetap terjamin? Apakah BNPB siap mengalokasikan anggaran untuk terminal satelit domestik atau melanjutkan kontrak Starlink dengan skema subsidi?

"Bencana adalah momentum yang memaksa kita melihat kelemahan. Kita harus kritis. Pemerintah perlu mendefinisikan standar minimum konektivitas bencana, mungkin dengan memperkuat satelit geostasioner lokal atau mengintegrasikan teknologi LEO dengan operator domestik. Donasi harus bertransisi menjadi solusi berkelanjutan," kata seorang pengamat digital yang mengikuti arus distribusi bantuan di Sumatera Barat.

Baca Juga: Bencana Agam-Padang Puluhan Jiwa Melayang, Kerugian Material Capai Puluhan Miliar

Menyikapi kerentanan ini, para pakar dan akademisi bidang telekomunikasi dan mitigasi bencana menyuarakan perlunya perubahan paradigma dalam manajemen konektivitas darurat. Mereka merekomendasikan pemerintah untuk segera menyusun Rencana Induk Konektivitas Bencana (RIKOB) yang komprehensif, mencakup langkah-langkah strategis berikut:

• Audit Ketahanan Jaringan Wajib: Para pakar mendesak dilakukannya evaluasi dan audit ulang terhadap semua menara BTS yang beroperasi di zona merah bencana. Mereka merekomendasikan kewajiban backup energi independen (seperti tenaga surya atau fuel cell) yang mampu menjaga operasional jaringan minimal 72 jam tanpa pasokan listrik PLN.
• Prioritas Investasi Satelit Domestik: Rekomendasi utama adalah memprioritaskan penggunaan dan pengembangan teknologi satelit nasional sebagai lini pertahanan komunikasi pertama. Langkah ini esensial untuk memastikan data dan informasi komunikasi kritis saat bencana tetap berada di bawah kendali dan kedaulatan nasional.
• Skema Hybrid dan Subsidi Bencana: Para akademisi menyarankan pembentukan skema Public-Private Partnership (PPP) yang inovatif dengan penyedia teknologi satelit, termasuk LEO. Skema ini tidak hanya mengandalkan donasi, tetapi menjamin kontrak jangka panjang dengan harga khusus/subsidi saat bencana, memastikan biaya koneksi ditanggung bersama secara proporsional oleh pemerintah dan operator.

Baca Juga: Prabowo Diminta Segera Tetapkan Darurat Bencana Nasional untuk Banjir Aceh-Sumatera

Koneksi adalah hak asasi dalam situasi darurat. Bantuan Starlink adalah pelipur lara, namun solusi sejati harus datang dari perencanaan matang dan investasi infrastruktur yang tangguh, bukan hanya mengandalkan kemurahan hati seorang miliarder.

Secara fundamental, kegagalan jaringan telekomunikasi seluler saat bencana adalah kegagalan arsitektur. Sebagian besar infrastruktur telekomunikasi di Indonesia bersifat sentralistik; mereka sangat bergantung pada backbone serat optik darat dan pasokan listrik lokal yang terpusat. Dalam konteks gempa bumi, banjir, atau longsor, titik-titik tunggal kegagalan (Single Point of Failure/SPOF) ini seperti stasiun repeater, Power House, atau bahkan kabel utama yang melintasi jembatan langsung melumpuhkan area yang luas.

Intervensi Starlink menyoroti perlunya pergeseran paradigma menuju arsitektur desentralistik berbasis mesh network atau LEO, di mana setiap terminal mampu beroperasi secara independen dan menyediakan redundansi yang sangat dibutuhkan ketika jaringan tradisional ambruk. Ini bukan hanya tentang kekuatan sinyal, tetapi tentang resilience infrastruktur itu sendiri. Menurut para ahli teknologi komunikasi, meskipun teknologi LEO menawarkan solusi kecepatan dan resilience yang superior karena tidak bergantung pada infrastruktur darat, para pakar teknologi sepakat bahwa ini bukan jawaban permanen. Heru Sutadi, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, sering menyoroti bahwa ketergantungan pada solusi satelit asing berpotensi melemahkan kedaulatan data dan mengurangi insentif operator lokal untuk berinvestasi pada ketahanan jaringannya.

Baca Juga: Percepat Pemulihan, Dirut PLN Pastikan Langsung Penanganan Kelistrikan Pascabencana Aceh

Oleh karena itu, solusi sejati, menurut pakar seperti Agung Harsoyo dari ITB, harus berupa integrasi teknologi hibrida menggabungkan keunggulan LEO untuk darurat dengan jaringan terestrial yang diperkuat, dan didukung oleh standarisasi regulasi wajib yang menuntut operator menyediakan backup energi minimal 72 jam di zona rawan. Teknologi harus bertransformasi dari sekadar penyedia layanan menjadi sistem pendukung kehidupan yang resilient dan diatur secara ketat saat krisis kemanusiaan.

Untuk mengatasi masalah keberlanjutan pasca-bantuan, integrasi teknologi hibrida adalah keniscayaan. Pemerintah dan operator harus berinvestasi pada terminal komunikasi darurat yang dapat beralih secara otomatis antara jaringan terestrial yang repaired dan koneksi satelit backup berbiaya rendah, menciptakan jaring pengaman teknologi yang efektif. Aspek teknologi tidak bisa dilepaskan dari regulasi. Kegagalan operasional saat bencana harus direspons dengan standarisasi ketahanan (resilience) yang ketat. Para regulator perlu mewajibkan operator telekomunikasi mengadopsi standar energi backup minimal 72 jam, bukan hanya untuk BTS di kota besar, tetapi juga untuk menara di daerah terpencil rawan bencana.

Selain itu, perlu didorong protokol open-source untuk komunikasi darurat yang memungkinkan interoperabilitas antar perangkat satelit (LEO, MEO, GEO) dan terestrial. Ini akan memastikan bahwa saat keadaan darurat, perangkat komunikasi apa pun yang dibawa oleh tim penyelamat (baik dari pemerintah, LSM, atau militer) dapat langsung terhubung ke jaringan prioritas tanpa terhalang oleh proprietary technology atau biaya mendadak.

(Dari berbagai sumber)