SUKABUMIUPDATE.com - Warga yang terdampak double track KA atau rel ganda di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, resah karena tidak adanya kepastian kapan pelaksaan proyek tersebut dilakukan. 

Ketua Forum Komunikasi Warga Cibadak Noerman AR, menyatakan saat ini warga berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi berperan aktif dengan terus memberikan informasi terkait perkembangan double track. Warga tidak ingin karena tidak adanya informasi, mendadak warga harus mengosongkan rumahnya atau mendadak digusur. Sedangkan warga belum siap segalanya. 

BACA JUGA: DPRD dan Disperkim Siapkan BP2BT untuk Warga Tergusur Double Track di Sukabumi

"Dimana masyarakat disini tidak mendapat kepastian, terutama dari Pemda. Dari Pemda tidak ada sama sekali action," ujar Noerman. 

Forum Komunikasi Warga Cibadak secara inisiatif melakukan pendataan jumlah kepala keluarga hingga fasilitas umum yang terkena dampak double track di Kecamatan Cibadak.

BACA JUGA: Longsor Double Track Tak Pengaruhi Operasional KA Sukabumi-Bogor

Di Kecamatan Cibadak terdapat 1.013 rumah yang terdampak yaitu di Kelurahan Cibadak, Desa Pamuruyan, Desa Karangtengah, Desa Ciheulangtonggoh dan Desa Batununggal. Tak hanya rumah, terdapat sejumlah sekolah yang kena double track dengan jumlah 61 lokal. Selain itu ada delapan mushola dan enam masjid yang kena. Lalu 12 fasilitas sosial (fasos) dan 11 fasilitas umum (fasum) juga terkena dampak double track. Adapun total jumlah Kepala Keluarga yang terdampak double track di Kecamatan Cibadak yaitu 1.106.

Noerman AR mengatakan, di Kelurahan Cibadak saja, ada warga sudah memutuskan mengosongkan rumahnya dan memilih mengontrak rumah sedangkan bagi warga yang mampu membeli tanah dan merencanakan membangun rumah.

BACA JUGA: Longsor Cicurug dan Tantangan Kemenhub Bangun Double Track di Sukabumi

Noerman menyatakan, apabila dilaksanakan eksekusi bangunan, warga ingin pemkab juga menyediakan lahan untuk relokasi yang tempatnya tak jauh dari lokasi sebelumnya. Selain itu pemerintah membantu untuk pembangunan rumahnya, karena mungkin bagi warga yang bangunannya terkena dampak double track akan mendapatkan uang kerohiman. 

"Yang jelas kami mendapat tempat yang layak, artinya kami punya uang kerohiman mungkin (untuk pembangunannya) dibantu oleh pemerintah," jelasnya.