TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
bankbjb

Kembali Diminta Tutup Pabrik, Ini Jawaban Dua Pemda di Sukabumi

Penulis
Senin 13 Apr 2020, 15:30 WIB

SUKABUMIUPDATE.com - Merebaknya Pandemi Covid-19 atau Virus Corona, perwakilan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang tergabung dalam Aliansi Muslim Indonesia Raya (AMIR) menyambangi Pemerintah Kota dan Kabupaten Sukabumi.

BACA JUGASukabumi-Tuntut-Ketegasan-Pemerintah-Indonesia-Soal-Uighur" target="_blank">AMIR Sukabumi Tuntut Ketegasan Pemerintah Indonesia Soal Uighur

Kedatangannya itu, menyampaikan beberapa pernyataan sikap kepada pemerintah, salah satunya yaitu meminta pemerintah daerah agar memfasilitasi para buruh atau pekerja dan pengusaha untuk tidak terjadi PHK massal. Apabila ada kebijakan perumahan sementara, perusahaan harus mempertimbangkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi, Dadang Budiman, menegaskan akan menelusuri perusahaan-perusahaan yang meliburkan karyawannya sepihak atau tidak ada kesepakatan kedua belah pihak, antara perusahaan dengan karyawan. 

"Menurut aturan Menteri, Gubernur, dan Bupati seharusnya ada kesepakatan kedua belah pihak antara karyawan dan perusahaan. Kita akan telusuri bersama dengan pengawas tenagakerja," katanya kepada sukabumiupdate.com, Senin (13/4/2020).

Dadang mengaku, memang ada perusahaan di Sukabumi seperti itu, tetapi tidak bisa memberikan sanksi karena kewenangannya ada di bawah Provinsi Jabar. "Kalau perusahaan yang meliburkan sementara ada sekitar 11 perusahaan dengan ribuan karyawannya," tandas Dadang. 

BACA JUGA: Sukabumi-Akan-Diteruskan-ke-Pusat" target="_blank">Tuntutan Aliansi Muslim Indonesia Raya di Sukabumi Akan Diteruskan ke Pusat

Sementara itu, Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi mengaku sedang merumuskan, mendesain, dan roadmap dalam menghadapi panjangnya perjalanan Covid-19. Menurut dia, berbagai kegiatan recofusing dalam rangka fokus pada penanganan Covid-19 sudah dilakukan dan tahapan pelaksanaan kegiatan memutus mata rantai penyebaran Covid.

Di mana banyak sekali sektor terdampak bukan hanya ekonomi, perdagangan, UMKM juga kesehatan terdampak sehingga butuh kebersamaan saling menguatkan dan saling meningkatkan kebersamaan. '' Pada beberapa hari lalu Vicon dengan Menaker, di mana perusahaan wajib membayarkan hak-hak karyawan ketika PHK, meskipun pembayaran ditunda kesepakatan bersama perusahaan dengan serikat pekerja,'' cetus Fahmi, dilansir dari web resmi Humas dan Protokol Kota Sukabumi.

Sebab, sambung Fahmi perusahaaan mengalami kesulitan juga di masa pandemi. Intinya saling menguatkan antara satu dan lainnya dan berkolaborasi dalam menghadapi Covid-19


Editor
Halaman :
BERITA TERPOPULER
Berita Terkini
x