SUKABUMIUPDATE.com - Setya Novanto, terdakwa kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Setya Novanto mengklaim tak pernah mendapat laporan dari kader Partai Golkar yang tergabung dalam anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Laporan yang dimaksud sehubungan dengan proyek pengadaan e-KTP. "Pada waktu itu sama sekali tidak ada yang melaporkan kepada saya," kata Setya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Senin, 12 Februari 2018.
Menurut Setya, Ketua Fraksi bertugas sebagai fasilitator dalam hal pengangkatan anggota DPR dari kader partai terkait. Adapun pembahasan anggaran proyek dilakukan di komisi II DPR selaku mitra pemerintah yang selanjutnya dibawa ke badan anggaran (banggar) DPR. Keputusan final pun tak bisa ditentukan hanya dari suara satu fraksi."Itu harus keputusan pleno setengah plus satu. Tidak bisa satu fraksi," ujar Setya.
Keterangan Setya bertolak belakang dengan pernyataan mantan Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa. Agun menyatakan, memang Setya yang saat itu menjabat ketua fraksi Partai Golkar, tak pernah meminta laporan perkembangan proyek e-KTP.
Akan tetapi, saat masih jadi pimpinan komisi II, Agun berinisiatif melaporkan temuan-temuan dan perkembangan, baik pelaksanaan ataupun anggaran proyek e-KTP.
Bahkan, Setya mengapresiasi kinerja Komisi II DPR lantaran semakin efektif dan produktif. Setya juga sempat menitipkan pesan agar tak ikut campur di proyek itu.
"Soal e-KTP beliau (Setya) berpesan jangan cawe-cawe (ikut campur). Jangan anggota DPR ikut terlibat supaya proyek ini sukses," kata Agun saat bersaksi untuk Setya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah sekaligus mantan Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo menjelaskan, biasanya anggota DPR, termasuk komisi II akan menyerahkan laporan kerja ke ketua fraksi. Laporan itu berupa perkembangan program yang sedang digodok komisi terkait.
Menurut Ganjar, ada laporan kerja komisi DPR yang bisa atau tidak perlu disampaikan ke Setya Novanto sebagai ketua fraksi. Akan tetapi, ada juga perkembangan program yang sifatnya rutin dilaporkan, bergantung pada tingkat kepentingannya.
 Sumber: Tempo
