SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi IV DPR RI, drh Slamet, menegaskan ketahanan pangan Indonesia tahun 2026 masih menghadapi tantangan serius. Di balik ketersediaan pangan yang relatif terjaga, masih ada persoalan ketimpangan wilayah, tingginya harga pangan pokok, melemahnya daya beli masyarakat, dan ketergantungan terhadap impor pangan strategis.
Data menunjukkan 433 kabupaten/kota (84,24 persen) berada pada kategori tahan pangan, namun 81 kabupaten/kota (15,76 persen) masih tergolong rentan rawan pangan. Kondisi paling mengkhawatirkan terjadi di Papua Pegunungan, di mana seluruh kabupaten/kotanya masih rentan, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki jumlah daerah rentan terbanyak.
“Ketahanan pangan bukan hanya soal produksi. Negara harus menjamin pangan tersedia, mudah diakses, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, terutama di wilayah 3TP. Selama persoalan logistik dan distribusi belum diselesaikan, kesenjangan pangan akan terus terjadi,” ujar Slamet asal Fraksi PKS, dikutip sukabumiupdate.com pada Minggu (12/7/2026).
Baca Juga: Sertifikasi Berlapis Menghambat Ekspor, Slamet Dorong Integrasi Layanan Karantina
Legislator asal daerah pemilihan Sukabumi ini juga menyoroti harga sejumlah komoditas strategis yang masih melampaui HET dan HAP. Beras premium tercatat 11,7 persen di atas HET, gula premium 16 persen, dan daging sapi 7,3 persen di atas HAP. Sementara dalam periode 2022–2026, harga beras medium naik 36 persen, sedangkan UMR hanya meningkat 20–23 persen.
“Kenaikan harga pangan yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapatan, telah menggerus daya beli masyarakat dan berpotensi menurunkan kualitas gizi keluarga,” tegasnya.
Menurut Slamet, ketergantungan impor gandum, kedelai, gula, dan garam industri, ikut membuat ketahanan pangan nasional rentan terhadap pelemahan nilai tukar rupiah. Jika kurs melemah dari Rp 15.500 menjadi Rp 17.000 per dolar AS, beban impor gandum diperkirakan bertambah Rp 5,4 triliun dan kedelai Rp 1,95 triliun, yang akhirnya mendorong kenaikan biaya pakan serta harga ayam dan telur.
Karena itu, ia mendorong pemerintah memperkuat logistik pangan di wilayah 3TP, meningkatkan cadangan pangan pemerintah, mengevaluasi efektivitas HET dan HAP, mempercepat peningkatan produktivitas pangan nasional, dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku pangan.
“Ketahanan pangan sejati bukan hanya ketika stok tersedia, tetapi ketika seluruh rakyat mampu membeli pangan yang bergizi dengan harga yang terjangkau. Kebijakan pangan harus berpihak kepada petani, nelayan, peternak, dan masyarakat sebagai konsumen,” kata Slamet. (ADV)
