SUKABUMIUPDATE.com - Banjir dan longsor dahsyat akhir November 2025 telah menghancurkan sejumlah wilayah di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Akademisi Universitas Syiah Kuala, Prof. Ahmad Humam Hamid, meminta tiga gubernur di tiga provinis tersebut bersatu untuk mendesak pemerintah pusat menyatakan status bencana nasional atas peristiwa alam tersebut.
Dari data yang dihimpun oleh Professor Humam, Aceh merupakan provinsi terdampak paling parah dengan lebih dari 33.800 keluarga (~120.000 jiwa) dengan 7.000 keluarga mengungsi akibat air setinggi 60–130 cm. Sumatera Utara mencatat ratusan korban jiwa dan ribuan rumah terendam. Sementara Sumatera Barat terdampak di 13 kabupaten/kota dengan kerugian ratusan miliar rupiah dan puluhan ribu pengungsi. Infrastruktur rusak parah memperlambat bantuan dan membahayakan masyarakat terdampak.
Prof. Humam menekankan bahwa kondisi ini menuntut respon cepat pemerintah pusat dalam 24–48 jam. "Setiap jam tanpa intervensi terkoordinasi meningkatkan risiko penyakit berbasis air, kekurangan pangan, dan trauma psikologis. Ribuan keluarga tidak bisa menunggu janji—mereka butuh aksi nyata sekarang," kata Professor Humam dalam keterangannya kepada sukabumiupdate.com, Sabtu (29/11/2025).
Baca Juga: Libur Akhir Pekan 29 November, Arus Lalulintas di Exit Tol Parungkuda Alami Lonjakan
Ia mengungkapkan, fenomena siklon tropis di Aceh dan Sumatera adalah hal baru; berbeda dengan India, yang rutin menghadapi siklon di Teluk Benggala dengan sistem evakuasi, peringatan dini, dan pengungsian matang. Di Indonesia, evakuasi masih reaktif, distribusi bantuan tertunda, dan fasilitas pengungsian terbatas. Koordinasi pusat-provinsi belum optimal, sehingga risiko korban jiwa meningkat drastis.
Oleh karenanya, Prof. Humam meminta pemerintah pusat harus segera mengambil alih bencana ini sebagai bencana nasional. "Status ini bukan sekadar simbol, tetapi kunci untuk memobilisasi seluruh sumber daya nasional, membuka akses logistik, dan memastikan koordinasi lintas provinsi maksimal. Tanpa deklarasi bencana nasional, ribuan keluarga akan menghadapi penderitaan berlarut-larut dan risiko kematian meningkat setiap jam," tegasnya.
"Waktunya tidak bisa ditunda. Pemerintah pusat harus bertindak cepat, transparan, dan tegas. Keselamatan warga adalah prioritas mutlak. Deklarasi bencana nasional dalam 24–48 jam adalah langkah paling krusial untuk menyelamatkan nyawa dan membangun kembali wilayah terdampak," tambahnya.
