SUKABUMIUPDATE.com - Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau UU PPRT disebut oleh Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi sebagai produk hukum (Undang-Undang).
UU PPRT berperan sebagai landasan dalam mengatur dan mengelola permasalahan bidang ketenagakerjaan, terutama melindungi para pekerja domestik atau PRT di Indonesia.
Diketahui sebelumnya pada Rabu 21 Desember 2022 silam Aksi dilakukan oleh Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Sipil Untuk UU PPRT depan Istana Merdeka, Jakarta.
Baca Juga: Kisah Pilu PRT Asal Cianjur, Dianiaya Majikan Hingga Rambut Diplontosi
Mengutip Tempo.co, aksi massa (21/12/2022) tersebut bertujuan mendesak Presiden dan Ketua DPR agar bersuara untuk mendukung pengesahan UU PPRT demi menghentikan kekerasan dan praktek perbudakan modern terhadap ibu-ibu Pekerja Rumah Tangga (PRT).
Adapun informasi terkini, Koalisi Sipil untuk Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) bersama 30 pekerja rumah tangga dari Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Sapu Lidi akan menyambangi Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta Pusat, hari ini, Rabu, 4 Januari 2023.
Mereka meminta audiensi dengan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko agar RUU PPRT segera disahkan.
Mereka akan mengantar 3 PRT yang pernah mengalami kekerasan, yaitu Anik, Toipah, dan Rizky. Rombongan akan meminta dukungan KSP untuk meyakinkan Presiden mendukung UU PPRT yang merupakan janji di Nawacita 1 dan 2.
Baca Juga: Kasus PRT Bunuh Bayinya di Mesin Cuci Terkuak dari Suara Tangisan
Rencananya peserta Aksi Rabuan ini akan berkumpul di Taman Aspirasi pada pukul 10 untuk kemudian berjalan bersama-sama ke Kantor Staf Presiden di Gedung Bina Graha di Kompleks Istana Kepresidenan.
