SUKABUMIUPDATE.com - Video yang memperlihatkan kekesalan Bupati Meranti Muhammad Adil saat ini tengah viral di media sosial.
Dari video tersebut terlihat jika Bupati Meranti mengungkapkan kekecewaannya terkait pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH) migas yang dia nilai tidak adil dan tidak transparan.
Saking kesalnya, M Adil sampai menyebut-nyebut akan angkat kaki dari Indonesia dan meminta agar Kepulauan Meranti diberikan saja ke negeri seberang (Malaysia).
Baca Juga: Patahan Cugenang Penyebab Gempa Bumi Cianjur, 3 Hal Penting Soal Sesar Aktif
Melansir dari Suara.com, pada awalnya dalam video tersebut Bupati Meranti, M Adil diketahui hadir dalam Rakornas bertema Perspektif Daerah Penghasil berdasarkan UU nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Rapat itu dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan, yaitu La Ode Ahmad Pidana Bolombo.
Dalam Rakornas tersebut, Bupati Meranti, M Adil menyinggung soal dana bagi hasil DBH Migas senilai Rp 10 triliun yang diambil oleh pemerintah pusat.
Baca Juga: Misteri Kematian Satu Keluarga di Kalideres Terungkap, Begini Kisahnya
Padahal, kata M Adil, wilayahnya merupakan daerah miskin yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih. Apalagi, daerahnya sudah menyumbangkan migas dengan jumlah yang cukup besar.
"Kami juga masih bisa makan, daripada uang kami dihisap pusat. Karena kami daerah miskin, kalau kami daerah kaya kami biarkan saja. Mau diambil Rp 10 triliun juga. Kami daerah miskin, daerah ekstrim. Ada minyak, bapak ibu ambil uangnya entah dibawah kemana, pemerataan-pemerataan kemana?,” ujar M Adil sembari bertanya.
M Adil juga menambahkan jika seharusnya daerahnyalah yang dijadikan prioritas karena menyumbang migas yang tergolong besar.
"Seharusnya kami yang jadi prioritas. Karena pak Jokowi 2024 wajib 0 persen (angka kemiskinan). Bagaimana kami mau membangun rumahnya, bagaimana kami mau mengangkat kemiskinan petaninya, nelayannya, buruhnya?," ucap dia.
Kemudian, Bupati Meranti itu juga mengungkapkan jika masyarakat Meranti tidak dapat pergi ke Malaysia akibat pandemi yang membuat banyak pengangguran di wilayah tersebut.
Baca Juga: Kim Jong Un Larang Wanita Pakai Lipstik Merah di Korea Utara, Ini Alasannya!
“Bapak mau tau? Akibat pandemi Covid, warga meranti nggak bisa pergi ke Malaysia. 41.000 penganggurannya,” Ungkap M Adil
Karena itu, ia mengancam jika pemerintah pusat tidak mau urus daerah, maka lebih baik memberikan Kepulauan Meranti ke negeri tetangga, Malaysia.
"Jika bapak (Presiden Jokowi) tidak mau urus, kasihkan kami ke negeri sebelah (Malaysia)," katanya.
Tak hanya itu, M Adil bahkan mengungkapkan ancaman lain, jika persoalan bagi hasil migas masih tidak terselesaikan.
"Apa perlu Meranti angkat senjata," tegas dia.
Tak hanya itu, M Adil juga sampai menyebut akan melakukan gugatan hukum terhadap pembagian dana bagi hasil migas ini.
"Jika tidak bisa juga, kita ketemu di mahkamah. Izin pak, saya enek menghadap bapak ini, saya lebih baik keluar," imbuhnya.
Menanggapi keluh kesah Bupati M Adil itu, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan terkait asumsi DBH tersebut, Tim Teknis DBH akan menelitinya kembali.
Sementara itu, dilansir dari Antara, Luky menyebut pembagian DBH migas tidak hanya diberikan kepada daerah penghasil saja, tapi juga untuk daerah-daerah perbatasan dan daerah pemerataan.
"Pada prinsipnya asumsi minyak di Meranti memang 100 dolar AS per barel, dengan rincian 85 persen ke pusat dan 15 persen kembali ke daerah," ujar Luky.
Sumber: Suara.com
