SUKABUMIUPDATE.com - Temuan sianida dan merkuri di lokasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Desa Sukarame, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, memicu kekhawatiran akan pencemaran sumber air warga.
Menanggapi temuan itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi memeriksa sejumlah titik sumber air di sekitar area tambang. Enam sampel air telah diambil dari air permukaan sungai, sumur warga, dan beberapa kolam perendaman emas. Langkah ini untuk menguji kualitas air sekaligus memastikan ada tidaknya kontaminasi limbah kimia dari pengolahan emas ilegal.
Kepala Bidang Kemitraan dan Penaatan Hukum Lingkungan (KPHL) DLH Kabupaten Sukabumi, Arli Harliana, mengatakan keenam sampel tersebut segera menjalani uji laboratorium dengan estimasi waktu pengerjaan maksimal 14 hari kerja.
"Pada pelaksanaannya, kami telah mengambil sampel air, yaitu sebanyak enam sampel. Di antaranya dari sampel air permukaan sungai, terus dari sumur warga kita ambil dan ada beberapa lokasi perendaman. Jadi insyaallah sampel tersebut kami akan uji paling lama 14 hari dan mungkin nanti hasilnya akan kami sampaikan ke Taman Nasional," kata Arli kepada sukabumiupdate.com, Jumat (13/11/2026).
Baca Juga: Tutup 74 Lubang Tambang Ilegal di Cisolok Sukabumi, Petugas Temukan Sianida-Merkuri
Pengambilan sampel ini merupakan tindak lanjut dari operasi patroli gabungan penertiban PETI yang dilaksanakan Kementerian Kehutanan melalui Balai TNGHS bersama TNI, Polres Sukabumi, Pemkab Sukabumi, DLH, Satpol PP, BPBD, PLN, serta warga setempat. Dalam operasi tersebut, petugas menyita sianida dan merkuri atau air raksa (Hg) yang digunakan penambang untuk memisahkan bijih emas.
Arli mengungkapkan, hingga kini DLH belum memiliki data pasti mengenai total volume bahan kimia yang telah digunakan oleh para penambang ilegal di zona konservasi tersebut.
"Nah, memang kemarin pada saat patroli kita menemukan beberapa bahan berbahaya ya, salah satu untuk pengolahan emas ini di antaranya adalah sianida dan quick atau merkuri ya. Sampai saat ini data di DLH belum ada ya beberapa jumlah yang dipakainya itu," ujarnya.
Ia menegaskan, sianida dan merkuri termasuk Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang berdampak serius bagi ekosistem maupun kesehatan manusia. Paparan merkuri secara terus-menerus berisiko merusak sistem saraf, seperti yang terjadi pada tragedi penyakit Minamata di Jepang.
"Tentunya dampak ini sangat berpengaruh ke kesehatan masyarakat, yang mana dua jenis ini merupakan kategori bahan kimia B3. Jadi tentunya dampaknya sangat besar dan tentunya itu tidak boleh lagi dipakai," tegasnya.
"Salah satunya itu bisa menyebabkan gangguan genetika, seperti Minamata lah seperti itu dan hal itu sebenarnya tidak kami inginkan," tambahnya.
Menurut Arli, DLH Kabupaten Sukabumi selama beberapa tahun terakhir sebenarnya telah rutin menyosialisasikan bahaya penggunaan merkuri dan sianida dalam pengolahan emas kepada masyarakat sekitar.
Baca Juga: Terbungkus Tas Jinjing Merah, Jasad Bayi Ditemukan di Selokan Nagrak Sukabumi
Sebelumnya, tim patroli gabungan yang melibatkan Balai TNGHS bersama unsur TNI-Polri dan pemerintah daerah menertibkan puluhan titik PETI di Blok Gunung Bodas, kawasan TNGHS, Desa Sukarame, Kecamatan Cisolok.
Dalam operasi selama lima hari tersebut, petugas menutup 74 lubang tambang ilegal, membongkar sembilan lokasi rendaman emas, serta memusnahkan 56 gubuk atau saung penambang di atas lahan terdampak seluas 2.070 meter persegi. Petugas juga mengamankan barang bukti berupa satu ons sianida, satu botol merkuri, 2,5 ons karbon, serta berbagai peralatan tambang.
Kepala Balai TNGHS, Didid Sulastiyo, menyatakan bahwa selain mencegah pencemaran lingkungan, penertiban ini merupakan langkah mitigasi bencana ekologis seperti tanah longsor dan banjir menjelang musim penghujan.
"Iya. Salah satu trigger-nya itu, kalau teman-teman tadi lihat ada wilayah yang longsor, kan, itu akibat efek domino yang dilakukan oleh kegiatan PETI. Dalam hal ini mereka melakukan penggalian. Penggalian yang satu pasti akan menjadi trigger terhadap longsor dan juga banjir," kata Didid.
Ke depan, Balai TNGHS bersama aparat penegak hukum berkomitmen menelusuri jaringan dan memburu aktor intelektual atau pemodal di balik aktivitas pertambangan ilegal tersebut.
"Jadi, kami ingin memang pada waktu ke depan, kalau saya tidak ingin ada kegiatan yang kita sasaran adalah masyarakatnya. Tapi bagaimana otak dari pelaku ini bisa kita sasar," tegas Didid.
