SUKABUMIUPDATE.com - Anggota DPRD Jawa Barat, Muhammad Jaenudin, melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Aula Kantor Desa Sindangresmi, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, Senin (14/9/2026).
Kegiatan tersebut diikuti sekitar seratus peserta. Mereka terdiri atas jajaran Pemdes Desa Sindangresmi, tokoh masyarakat, kader partai, Babinsa, serta warga setempat.
Dalam kegiatan itu, Muhammad Jaenudin menyampaikan sejumlah hal berkaitan dengan program dan kebijakan pemerintah yang menjadi bagian dari kewenangan DPRD Provinsi Jawa Barat. Diantaranya terkait dengan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, data bansos, serta infrastruktur.
Menurut Jaenudin, kegiatan pengawasan merupakan salah satu fungsi DPRD untuk memastikan berbagai program pemerintah berjalan sesuai dengan ketentuan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pertemuan tersebut juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan berbagai persoalan yang dihadapi di tingkat desa.
Jaenudin menekankan pentingnya komunikasi antara masyarakat, pemerintah desa, pemerintah daerah, dan DPRD agar berbagai kebutuhan di wilayah dapat diketahui serta menjadi bahan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan penyusunan kebijakan.
Baca Juga: Sambut 2.034 Maba UMMI, Pemkab Sukabumi Serahkan Beasiswa Bupati "Generasi Mencrang"
Kegiatan pengawasan itu berlangsung dalam suasana dialogis. Sejumlah peserta turut menyampaikan pandangan dan persoalan yang mereka hadapi, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan pembangunan.
“Tadi ngobrol sama Pak Kades terkait kebutuhan jalan, terutama jalan-jalan desa dan kabupaten,” ujar Jaenudin.
Sebagai anggota DPRD Jawa Barat, ia mengatakan pihaknya terus mendorong peningkatan infrastruktur yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Selain itu, Jaenudin juga memastikan agar masyarakat tidak lagi terbebani oleh biaya pendidikan khususnya sekolah SLTA (SMA/SMK Negeri), karena sudah dibiayai oleh Pemprov Jabar.
Demikian juga terkait akses kesehatan, Pemprov Jabar sudah menyiapkan anggaran terutama bagi pasien yang tidak memiliki BPJS kesehatan. "Tidak boleh ada pasien yang ditolak oleh rumah sakit. Insyaallah kita bantu," ucap Jaenudin. (adv)
