SUKABUMIUPDATE.com - Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki menegaskan bahwa Pemkot Sukabumi akan fokus menyelesaikan aset-aset milik pemerintah. Menurutnya, jangan sampai aset-aset tersebut diserobot pihak kedua maupun pihak ketiga.
"Kepemilikannya harus jelas agar tidak ada kejadian gugat-menggugat," tandas Ayep Zaki usai mengikuti Rapat Koordinasi bersama KPK RI dengan tajuk Program Pencegahan Korupsi melalui Monitoring Controlling for Prevention (MCP) dan Optimalisasi Pemanfaatan Pertanahan serta Tata Ruang di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat, Cimahi, Selasa (4/8/2026).
Rapat koordinasi dihadiri para kepala daerah se-Jawa Barat. Pemerintah Kota Sukabumi hadir bersama Sekretaris Daerah Andang Tjahjandi dan sejumlah perangkat daerah terkait. Forum ini menjadi langkah bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI untuk memperkuat tata kelola pertanahan, mempercepat optimalisasi aset daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kepastian hukum.
Baca Juga: Persib Bandung Akhiri Perlawanan Persija, Kembali ke Final Piala Presiden Setelah 11 Tahun
Dalam kesempatan tersebut Ayep Zaki menekankan, hasil rapat koordinasi tidak akan berhenti sebagai pembahasan di tingkat provinsi, tetapi segera ditindaklanjuti di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi. “Penataan aset pemerintah menjadi prioritas untuk mencegah munculnya persoalan hukum yang selama ini kerap terjadi akibat belum jelasnya status kepemilikan sejumlah bidang tanah,” tegasnya dikutip dari keterangan tertulis Pemkot Sukabumi..
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam sambutannya menekankan penataan ruang harus berpijak pada kepentingan jangka panjang. "Kawasan hutan, mata air, lahan pertanian, serta wilayah konservasi harus dijaga sebagai penopang keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat," ungkap Dedi Mulyadi.
Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan aset negara serta validitas data pertanahan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pemerintah maupun masyarakat. Data Kementerian ATR/BPN mencatat Jawa Barat menjadi provinsi pertama di Pulau Jawa yang menjalankan paket kerja sama dengan KPK dalam penguatan tata kelola pertanahan.
Baca Juga: Syekh Ahmad Al Misry Jadi Buronan Interpol, Dugaan Pelecehan Seksual Santri di Indonesia
Program tersebut mencakup integrasi data pertanahan, percepatan pendaftaran tanah, pengembangan Zona Nilai Tanah (ZNT), integrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke dalam tata ruang, percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), integrasi layanan pertanahan dengan Mal Pelayanan Publik, konsolidasi tanah untuk pembangunan daerah, hingga penguatan peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).
Dalam forum tersebut, KPK memaparkan strategi pencegahan korupsi melalui penguatan tata kelola pemerintahan, mulai dari perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengelolaan barang milik daerah, optimalisasi pendapatan asli daerah, hingga penguatan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Seluruh langkah tersebut diarahkan untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Rangkaian kegiatan ditutup dengan kesepakatan penetapan usulan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Jawa Barat. (*)
