SUKABUMIUPDATE.com – Kondisi jalan desa, minimnya perhatian terhadap gedung Madrasah Ibtidaiyah (MI), hingga kebutuhan sumur bor menjadi aspirasi utama yang disampaikan warga Desa Bojong, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, saat kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang digelar Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Muhammad Jaenudin, Senin (13/7/2026).
Kegiatan yang dihadiri perwakilan warga, tokoh masyarakat, pemuda, dan kader partai itu menjadi ruang dialog antara masyarakat dengan wakil rakyat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di tingkat desa.
Dalam sambutannya, Jaenudin mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari tugas dan fungsi Komisi V DPRD Jawa Barat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat.
"Saya akan menyampaikan beberapa hal yang erat kaitannya sesuai tugas dan fungsi Komisi V," ujar Jaenudin.
Pada kesempatan itu, Jaenudin mengungkapkan salah satu persoalan yang dikeluhkan pemerintah desa adalah menurunnya Alokasi Dana Desa (ADD). Menurutnya, Kepala Desa Bojong menyampaikan bahwa ADD yang sebelumnya mencapai sekitar Rp1,2 miliar kini hanya tersisa sekitar Rp300 juta.
"Tadi Pak Kades berkeluh kesah karena biasanya ADD sekitar Rp1,2 miliar, sekarang tinggal Rp300 juta. Sudah pasti dengan anggaran sebesar itu desa tidak bisa maksimal membangun," katanya.
Baca Juga: Jaenudin Apresiasi Usulan Ganti Nama Jawa Barat Jadi Provinsi Sunda, Dorong Kajian Mendalam
Ia menuturkan kondisi tersebut bukan hanya terjadi di Desa Bojong. Berdasarkan hasil kunjungannya ke sekitar 150 desa dari total 386 desa di Kabupaten Sukabumi, persoalan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat adalah jalan desa dan jaringan irigasi.
"Nah, di sinilah kita turun ke desa-desa. Saya sudah turun di sekitar 150 desa dari total 386 desa. Mayoritas keluhannya adalah terkait jalan desa dan irigasi. Tentunya hal ini perlu kita dengar," ungkapnya.
Jaenudin juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyepakati kembali dibukanya program Bantuan Keuangan Desa (Bankeudes) pada tahun 2027. Program tersebut diprioritaskan untuk pembangunan jalan desa dan penerangan jalan umum (PJU).
Namun, ia mengingatkan pemerintah desa agar segera menyiapkan seluruh usulan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) beserta dokumen pendukungnya agar dapat diperjuangkan.
"Harus masuk SIPD dilengkapi dengan dokumennya. Kalau tidak lengkap akhirnya jadi susah memperjuangkannya," tegasnya.
Selain itu, Jaenudin menyoroti berkurangnya bantuan keuangan rutin dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat akibat kebijakan efisiensi anggaran. Bantuan yang sebelumnya mencapai sekitar Rp130 juta kini hanya sekitar Rp40 juta.
Meski demikian, ia menyebut terdapat informasi bahwa sisa anggaran tersebut akan direalisasikan dalam bentuk pembangunan fisik oleh Bina Marga Provinsi Jawa Barat.
"Ini yang sedang kita tagih ke Pemprov Jabar," imbuhnya.
Baca Juga: Bedah Buku Bulan Bung Karno di Sukabumi, Jaenudin: Trisakti Masih Relevan Hadapi Tantangan Zaman
Warga Keluhkan Gedung MI dan Kebutuhan Air Bersih
Selain persoalan infrastruktur, warga Desa Bojong juga menyampaikan aspirasi terkait dunia pendidikan. Mereka berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap kondisi bangunan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Diniyah (MD) yang dinilai belum tersentuh bantuan meski telah berkali-kali diajukan.
Salah seorang warga mengaku proposal bantuan pembangunan gedung telah diajukan selama bertahun-tahun, namun hingga kini belum membuahkan hasil.
"Ada permintaan dan keresahan terutama masalah pendidikan soal gedung bangunan MI dan MD. Ini terasa seperti anak tiri. Harus bagaimana, kita harus mengajukannya ke mana? Ada satu MI di sini, sudah berapa tahun kita mengajukan, belum ada jawaban. Kabar yang menggembirakan ada, tapi realisasinya tidak ada," ungkap warga.
Tak hanya itu, masyarakat juga mengusulkan pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih di wilayah mereka. "Selanjutnya terkait sumur bor tempatnya kami sudah ada di Bojongkaler, katanya BBWS tahun 2026/2027 akan membantu. Jadi kami meminta pak dewan untuk menampaikan ke BBWS bahwa kami sangat memerlukan," tuturnya.
