A Yamin Dorong APBD Jabar 2027 Akomodasi Kebutuhan Sekolah dan Peningkatan Layanan Rumah Sakit

Sukabumiupdate.com
Senin 20 Jul 2026, 21:25 WIB
A Yamin Dorong APBD Jabar 2027 Akomodasi Kebutuhan Sekolah dan Peningkatan Layanan Rumah Sakit

Anggota Komisi V DPRD Jabar A Yamin saat mengikuti rapat pembahasan KUA-PPAS 2027 di Cirebon. (Sumber Foto: Dok. DPRD Jabar)

SUKABUMIUPDATE.com – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, A Yamin, berharap pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan sektor pendidikan dan kesehatan di Jawa Barat.

Hal itu disampaikan A Yamin usai mengikuti rapat pembahasan KUA-PPAS 2027 bersama perangkat daerah mitra kerja Komisi V DPRD Jawa Barat di RS Paru Sidawangi, Kabupaten Cirebon, Kamis (16/7/2026).

Menurutnya, pembahasan KUA-PPAS saat ini masih difokuskan pada identifikasi kebutuhan anggaran di sejumlah sektor yang menjadi mitra kerja Komisi V, khususnya pendidikan dan kesehatan.

"KUA-PPAS itu untuk tahun 2027. Jadi kita baru membahas beberapa item terkait kebutuhan-kebutuhan sekolah," kata A Yamin.

Ia menjelaskan, salah satu isu yang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut adalah kebutuhan pembiayaan pendidikan, termasuk berbagai program yang tengah disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Baca Juga: A Yamin Tegaskan DPRD Jabar Belum Bahas Reaktivasi SPP, Masih Tahap Menampung Aspirasi

"Yang terkait pembiayaan, yang terkait dengan program Sekolah Maung yang sekarang sedang dibahas perdanya. Harapan kita APBD 2027 itu bisa mengakomodir semua kebutuhan buat sekolah," ujarnya.

Selain sektor pendidikan, A Yamin menilai sektor kesehatan juga masih membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Menurutnya, sejumlah rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih memerlukan pembiayaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Kesehatan juga masih ada beberapa kegiatan di rumah sakit yang perlu terbiayai. Mungkin perlu dukungan dari provinsi untuk meningkatkan pelayanan rumah sakit milik provinsi," katanya.

Politisi Partai Demokrat itu menegaskan, prioritas penggunaan APBD harus diarahkan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, termasuk penguatan fasilitas kesehatan milik daerah.

"Itu anggaran APBD provinsi. Untuk rumah sakit provinsi dulu, satu kewajiban yang harus dipenuhi, baru kemudian bantuan yang lainnya," tegasnya.

A Yamin berharap pembahasan KUA-PPAS 2027 dapat menghasilkan alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan di Jawa Barat secara merata. (adv)

Berita Terkait
Berita Terkini