SUKABUMIUPDATE.com – Anggota DPRD Jawa Barat Muhammad Jaenudin melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Warungkiara, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, Senin (25/5/2026). Kegiatan yang berlangsung di aula desa tersebut dihadiri tokoh masyarakat, kepala desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta warga setempat.
Dalam kegiatan itu, Kepala Desa Warungkiara Ade Suherdi menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat, terutama terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur desa dan perbaikan irigasi yang dinilai masih perlu perhatian.
Menanggapi hal tersebut, Jaenudin memaparkan sejumlah program Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan bidang kerja Komisi V DPRD Jawa Barat. Program tersebut mencakup sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga ketenagakerjaan.
Di sektor infrastruktur, Jaenudin menjelaskan Pemprov Jabar bersama DPRD saat ini tengah menuntaskan pembangunan dan perbaikan jalan provinsi yang ditargetkan selesai hingga 2027.
“Program tersebut juga mencakup pembangunan penerangan jalan umum (PJU) untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan masyarakat,” ujar Jaenudin.
Selain itu, ia mengungkapkan adanya rencana pembangunan jalan desa yang nantinya akan dikerjakan langsung oleh Bina Marga Jawa Barat.
“Kita sudah bersepakat dengan Pak Gubernur, jadi anggaran untuk jalan desa sebesar Rp50 juta itu pengerjaannya akan dilakukan oleh Bina Marga,” ungkap politisi PDI Perjuangan tersebut.
Baca Juga: Visitasi Kemenkes RI ke Universitas Nusa Putra, Fakultas Kedokteran di Sukabumi Kian Dekat Terwujud
Pada sektor pendidikan, Jaenudin menyebut pemerintah terus mendorong pembangunan ruang kelas baru (RKB) guna menjawab kebutuhan masyarakat terhadap akses pendidikan di sekolah negeri.
Berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, pembangunan RKB yang dilaksanakan pada 2025 disebut telah selesai dan siap digunakan untuk kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran 2026.
Sementara di bidang kesehatan, ia menyampaikan Pemprov Jabar terus memperluas bantuan layanan kesehatan gratis melalui program Gakinda. Namun, saat ini layanan tersebut masih tersedia di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Jaenudin juga menyoroti pentingnya validasi data penerima jaminan kesehatan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Menurutnya, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) perlu melakukan pembaruan data secara berkala karena proses validasi dapat dilakukan setiap tiga bulan.
Di sektor ketenagakerjaan, Jaenudin mengungkapkan pihaknya telah memberikan pelatihan keterampilan kepada 60 warga dalam berbagai bidang, mulai dari barista, tata boga hingga tata rias. (adv)
