SUKABUMIUPDATE.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), menanggapi hasil survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia yang mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinannya mencapai angka fantastis, yakni 95,5%.
Meski demikian, ia menilai angka tersebut bukan merupakan indikator keberhasilan kinerjanya, melainkan bentuk kedekatan emosional masyarakat selama hampir satu tahun masa jabatannya.
Diketahui, berdasarkan survei periode 30 Januari–8 Februari 2026, sebanyak 35,8% responden menyatakan sangat puas dan 59,7% cukup puas. Hanya 4,1% yang menyatakan kurang puas, sementara sisanya tidak memberikan jawaban.
Jika dibandingkan dengan survei sebelumnya pada Mei 2025, proporsi responden yang menyatakan sangat puas justru menurun dari 41,1% menjadi 35,8%. Sebaliknya, kategori cukup puas meningkat dari 53,6% menjadi 59,7%.
KDM menyebut tingkat kepuasan tinggi itu lebih mencerminkan kesetiaan warga dalam mengawal kepemimpinannya, bukan indikator keberhasilan program pembangunan.
“(Cerminan) yang setia memberikan dukungan terhadap kegiatan pembangunan yang hampir berjalan satu tahun. Dan saya merasa bahwa belum berbuat apa-apa bagi warga Jabar. Saya merasa belum berbuat apa-apa. 95,5% itu mengangkat kecintaan warga Jabar pada saya, bukan angka keberhasilan. Saya merasa belum berhasil dalam satu tahun ini,” kata KDM, Senin (16/2/2026).
Baca Juga: Pilpres 2029 Mulai Terbaca, Elektabilitas Prabowo dan Gibran Dibayangi KDM dan Anies
Founder Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyebut angka ini sangat langka bagi seorang kepala daerah. Dengan sampel 800 responden di 27 kabupaten/kota, hasil ini menunjukkan bahwa gebrakan awal masa jabatan KDM mendapat apresiasi yang sangat tinggi.
“Tingkat kepuasan yang terlalu tinggi mempertahankan saja sudah cukup bagus ya, karena di banyak tempat tentu tidak mudah mendapatkan approval rating setinggi ini. Kita banyak pengalaman kepala daerah yang approval-nya di bawah 50%. Ini di atas 95%, jadi sangat tinggi. Tidak ada yang mengatakan tidak puas sama sekali, tapi ada yang kurang puas sekitar 4%,” ujar Burhanudin.
Menurut Burhanudin, tingginya angka kepuasan ini didorong oleh sejumlah kebijakan strategis yang dirasakan langsung oleh warga.
"Ini menandakan bahwa gebrakan-gebrakan di awal masa jabatan Dedi Mulyadi pascapelantikan tidak hanya mendapat antusias yang sangat tinggi dari warga Jawa Barat, tapi evaluasi atas pelaksanaannya juga mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi selama hampir satu tahun masa jabatannya," jelasnya.
Masyarakat yang menjadi sampel dalam survei ini puas dengan program kerja KDM, lanjut Burhanudin, salah satunya penghapusan denda dan tunggakan pajak kendaraan di Jawa Barat. Program tersebut memberikan insentif bagi sekitar sepertiga warga Jawa Barat, sekaligus menambah jumlah wajib pajak baru sebanyak 1,4 juta.
Baca Juga: Daftar Nama 86 Kepala Sekolah Baru di Kota Sukabumi yang Dilantik Wali Kota Ayep Zaki
Hal ini tidak terlepas dari kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang sangat masif, termasuk sosialisasi terkait peruntukan uang pajak kendaraan yang dikumpulkan sebagai bentuk transparansi kepada warga. Dengan demikian, kepercayaan dan dukungan publik sangat tinggi.
Begitu juga dengan program-program kerja lainnya yang dinilai memuaskan oleh masyarakat. Contohnya, larangan sekolah mengadakan study tour, jam malam bagi siswa sekolah, dan mengirim siswa bermasalah ke barak militer.
Program dalam bidang infrastruktur juga memuaskan bagi masyarakat Jawa Barat, seperti pembangunan dan perbaikan ratusan kilometer jalan, penyediaan penerangan jalan umum, dan pemasangan listrik gratis.
Termasuk program lingkungan, seperti normalisasi sungai dan penutupan tambang ilegal juga dianggap memuaskan oleh masyarakat.
Pada kondisi kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berimbas sangat signifikan terhadap kapasitas fiskal pemerintah daerah, KDM dinilai berhasil dalam melakukan realokasi dan efisiensi anggaran dengan mengalihkan belanja yang kurang penting menjadi belanja yang bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Provinsi Jawa Barat juga dinobatkan sebagai Provinsi terbaik di Indonesia dalam penerapan Standar Pelayanan Minimum tahun 2025.
"Menurut catatan BPS, dalam situasi yang sangat tertekan akibat dampak kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat tersebut, Jawa Barat menunjukkan performa perekonomian yang lebih baik dibanding rata-rata nasional di tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,8 diatas nasional," kata Burhanudin.
Kesimpulan lainnya atas survei, tambah Burhanudin, adalah persepsi warga Jawa Barat, terhadap kondisi perekonomian cenderung lebih positif ketimbang apa yang dirasakan oleh warga nasional secara umum.
