SUKABUMIUPDATE.com – Meski dana transfer daerah dari pemerintah pusat untuk Jawa Barat berkurang sebesar Rp2,4 triliun, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi atau akrab disapa KDM menegaskan tidak akan mengurangi belanja infrastruktur. Bahkan, anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Jabar akan ditingkatkan.

"Dananya dari mana? Ya dari hasil efesiensi di beberapa bidang, seperti rapat dinas, perjalananan dinas, pengurangan pemakaian air dan listrik di kantor, biaya internet, juga pos-pos lain yang dipandang tidak terlalu penting," katanya dikutip dari laman jabarprov.go.id, Jumat (17/10/2025).

Menurut KDM, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bangunan sekolah, irigasi, serta konektivitas listrik dan internet harus tetap menjadi prioritas di Jawa Barat.

“Bila infrastruktur baik, maka investasi akan masuk. Bila investasi masuk lancar, maka ekonomi akan berjalan,” tegasnya.

Baca Juga: KDM Serius Bangun Iklim Investasi yang Baik di Jabar

KDM meyakini pertumbuhan infrastruktur berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan infrastruktur yang baik, industri akan tumbuh dan masyarakat dapat memperoleh pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

“Dan bagi masyarakat, pembangunan itu dianggap ada manakala ada pembangunan jalan, irigasi, bendungan. Andai ada anggapan pembangunan tidak mendukung pertumbuhan ekonomi, itu disebabkan pembangunannya tidak mandiri, menggunakan anggaran pinjaman yang pembayarannya lebih besar dari kemampuan daerah atau lebih besar pasak daripada tiang,” paparnya.

KDM menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang efisien agar pembangunan berjalan optimal.

“Pemerintah yang menggunakan anggaran dengan baik adalah pemerintah yang efisien. Menggunakan anggarannya untuk sebesar-besar belanja publik. Mengurangi perjalanan dinas, mengurangi belanja alat tulis kantor, mengurangi belanja air, dan lain sebagainya,” tambahnya.

Ia juga menegaskan tidak akan menggunakan dana pinjaman meskipun ada tawaran untuk itu.

“Lebih baik menggunakan dana sendiri hasil efisiensi daripada meminjam, yang nantinya membebani APBD,” pungkasnya. (adv)