SUKABUMIUPDATE.com - Petani di Kabupaten Sukabumi mengeluhkan masalah pupuk yang semakin tidak terjangkau. Ada pengurangan kuota pupuk bersubsidi yang dipertanyakan oleh petani, sedangkan untuk pupuk non subsidi harganya terlalu tinggi.
Keluhan ini mengemuka dalam reses III tahun 2023 anggota DPRD Jawa Barat, Hendar Darsono di Desa Cisarua Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, Selasa, 8 Agustus 2023. Forum tatap muka dan penyampaian aspirasi ini berlangsung di MD Raudlatus Sa'adah, Kampung Goalpara RT 01 RW 01, Desa Cisarua Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi.
Menurut anggota fraksi Demokrat DPRD Jabar, Hendar Darsono, para petani yang hadir dalam reses tersebut meminta pemerintah meninjau kembali atau mengevaluasi penyaluran pupuk bersubsidi. Di lapangan terjadi pengurangan kuota pupuk bersubsidi untuk kelompok tani yang disalurkan melalui kartu tani.
Baca Juga: Sukabumi Mulai Kekeringan, 15 Ribu Liter Air Bersih Dikirim ke Padaasih
“Pengakuan para petani, selama ini mereka sulit memenuhi kebutuhan pupuk untuk memaksimal potensi dari produk pertanian atau tanaman yang mereka kembangkan,” jelas Hendar kepada sukabumiupdate.com, Rabu (9/8/2023).
Menurut anggota Komisi II DPRD Jabar ini, petani mengeluhkan adanya pengurangan kuota pupuk bersubsidi. Sedangkan untuk mengakses pupuk non subsidi, para petani itu lanjut Hendar sulit menjangkau harga pasarannya.
Warga sampaikan aspirasi dalam reses III 2023 Hendar Darsono di Desa Cisarua Sukaraja Kabupaten Sukabumi
“Intinya petani berharap pemerintah bisa terus mengevaluasi program kartu tani dan pupuk bersubsidi, karena di lapangan masih dikeluhkan oleh petani. Pemerintah juga bisa mendorong produsen untuk menekan harga pupuk non subsidi,” tegasnya.
Baca Juga: Paus Abu-abu Terdampar di Citepus Sukabumi, Tubuhnya Terluka dan Memerah
Selain masalah pupuk, ajang reses ini juga dimanfaatkan warga Cisarua untuk mengajukan program rutilahu kepada pemerintah provinsi Jawa Barat. “Semua aspirasi ini akan saya sampaikan kepada pimpinan di fraksi dan lembaga DPRD. Agar didorong menjadi program yang bisa direalisasikan secepatnya oleh pemerintah,” urai Hendar.
