Respons Masalah PBI, DPRD Sukabumi Tanya Kejelasan Program Berobat Gratis Gubernur

Respons Masalah PBI, DPRD Sukabumi Tanya Kejelasan Program Berobat Gratis Gubernur

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Gerindra Yudha Sukmagara. | Foto: SU/Ibnu Sanubari

SUKABUMIUPDATE.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi harus mengalihkan Rp 20 miliar dana cadangan Pilkada 2029 untuk membayar sebagian utang ke BPJS Kesehatan. Di tengah tekanan fiskal ini, pemerintah daerah justru menghadapi ketidakpastian lain yakni program pelayanan kesehatan gratis yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Gerindra Yudha Sukmagara menyoroti ketidaksiapan pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, kebijakan yang sudah diketahui luas oleh masyarakat itu belum bisa dijalankan di sejumlah rumah sakit daerah, termasuk di wilayah Kabupaten Sukabumi.

Persoalan utamanya bukan pada gagasan memberikan pelayanan kesehatan gratis, melainkan kepastian mekanisme yang memungkinkan rumah sakit menjalankannya. Tanpa petunjuk teknis dan kejelasan sumber pembiayaan, fasilitas kesehatan berpotensi menghadapi kebingungan ketika harus melayani pasien yang tidak memiliki BPJS atau jaminan kesehatan lainnya.

"Petunjuk teknis dan pelaksanaannya belum ada dari provinsi sehingga menjadi kesulitan. Rumah sakit kami seperti RSUD Sekarwangi dan RSUD Palabuhanratu belum bisa melaksanakan kebijakan tersebut," kata Yudha kepada sukabumiupdate.com, Kamis (19/11/2026), merespons laporan mendalam tentang masalah BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

DPRD Kabupaten Sukabumi, kata dia, meminta penjelasan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Kesehatan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Pemerintah kabupaten sebenarnya telah menjalin komunikasi dengan provinsi, tetapi belum memperoleh kepastian mengenai skema pelaksanaan maupun pembiayaannya.

Baca Juga: Utang BPJS Rp 88 Miliar, Celengan Pilkada Kabupaten Sukabumi Ikut Dibongkar

Yudha menilai ketidakjelasan itu perlu segera diselesaikan. Sebab, kebijakan yang sudah disampaikan kepada masyarakat akan membentuk ekspektasi bahwa warga tanpa jaminan kesehatan dapat langsung memperoleh pelayanan gratis di rumah sakit. Namun, rumah sakit belum memiliki pegangan untuk memastikan bagaimana biaya pengobatan pasien nantinya.

"Kami sebagai perwakilan masyarakat terus berusaha mencari jalan keluar yang terbaik agar pelayanan kesehatan terus berjalan. Tentu berkoordinasi dengan pemda," ujar dia.

Masalah ini semakin penting bagi Sukabumi yang sedang menghadapi keterbatasan anggaran. Hilangnya dukungan biaya dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat pemerintah kabupaten sulit memenuhi kewajiban iuran BPJS Kesehatan. Bahkan, pada Oktober 2026, jumlah peserta PBI APBD yang sebelumnya sekitar 420 ribu dipangkas menjadi kurang dari 210 ribu.

Di tengah kondisi tersebut, program pelayanan kesehatan gratis gubernur yang melibatkan puluhan rumah sakit semestinya memiliki kejelasan mengenai pembagian tanggung jawab pembiayaan. Jangan sampai rumah sakit diminta memperluas pelayanan kepada masyarakat, tetapi tidak memperoleh kepastian siapa yang akan menanggung tagihannya.

Bagaimana pemangkasan kepesertaan PBI ini berlangsung, siapa yang menentukan warga berhak menerima bantuan, dan sejauh mana dampaknya terhadap layanan kesehatan di Kabupaten Sukabumi? Baca selengkapnya dalam sejumlah tulisan di halaman teras.id.

Berita Terkini