SUKABUMIUPDATE.com - Gerakan Masyarakat Babakanjaya Bersatu (GMBB) mendorong Pemerintah Kabupaten Sukabumi menempuh upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung yang mengabulkan gugatan Ence Benno terkait pemberhentiannya sebagai Kepala Desa Babakanjaya, Kecamatan Parungkuda.
Ketua GMBB, Saepul Tavip, menilai Pemkab Sukabumi perlu melanjutkan proses hukum ke tingkat banding. Ia bahkan meyakini langkah tersebut akan ditempuh Bupati Sukabumi setelah putusan PTUN menyatakan surat keputusan pemberhentian Ence Benno tidak sah.
Menurut Tavip, koordinasi yang saat ini dilakukan Pemkab dengan sejumlah perangkat daerah dan lembaga terkait merupakan bagian dari persiapan untuk memperkuat langkah hukum tersebut.
"Koordinasi itu untuk menguatkan langkah banding. Bandingnya pasti," kata Tavip kepada sukabumiupdate.com, Kamis (19/11/2026).
Baca Juga: Rumah Reyot dan Sakit Hernia, Yana Nelayan Palabuhanratu Sukabumi Hidup dalam Keterbatasan
Ia juga menilai Bupati Sukabumi memiliki alasan untuk melanjutkan perkara melalui jalur hukum. Saepul menyampaikan pandangannya secara tegas terkait kemungkinan Pemkab tidak mengajukan banding.
"Kalau enggak banding, mau ditaro di mana muka Bupati," ujarnya.
Sebelumnya, Tavip menyebut putusan PTUN Bandung dalam perkara Nomor 137/G/2026/PTUN.BDG merupakan keputusan hukum yang harus dihormati. Namun, menurutnya, apabila Pemkab mengajukan banding, Ence Benno tidak serta-merta dapat kembali menduduki jabatan sebagai Kepala Desa Babakanjaya.
Ia berpandangan bahwa putusan pengadilan baru dapat dilaksanakan setelah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Proses perkara, menurutnya, masih bisa berlanjut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), bahkan hingga kasasi di Mahkamah Agung apabila salah satu pihak masih menempuh upaya hukum lanjutan.
Baca Juga: Soroti Koperasi Nelayan Merah Putih, Tokoh Pemuda Ciwaru Minta Pengurus Bebas Kepentingan Politik
Tavip juga menjelaskan bahwa dalam proses banding, majelis hakim tingkat atas akan memeriksa kembali pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama, termasuk penerapan hukum, penilaian fakta persidangan, serta alat bukti yang diajukan para pihak.
Atas dasar pandangan tersebut, ia menilai selama proses hukum masih berjalan, Ujat Sudrajat tetap menjalankan tugas sebagai Pj Kepala Desa Babakanjaya. Begitu pula BPD dan para pengurus RT/RW yang tetap dapat melaksanakan tugas masing-masing.
Di sisi lain, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukabumi, Susanty, memberikan penjelasan bahwa hingga Kamis (19/11/2026), belum ada keputusan resmi Pemkab untuk mengajukan banding.
Susanty mengatakan, Pemkab masih melakukan telaah terhadap putusan PTUN Bandung dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan. Selain itu, diperlukan koordinasi dengan perangkat daerah dan lembaga terkait agar pertimbangan dalam menentukan langkah hukum berikutnya lebih komprehensif dan objektif.
Baca Juga: Hati-hati! Nomor WhatsApp Penipu Catut Kepala Satpol PP Kabupaten Sukabumi, Deni Yudono
"Belum ada pernyataan resmi. Setelah kita telaah dan lapor pimpinan, kami perlu melakukan koordinasi antar-PD dan lembaga terkait. Supaya pertimbangannya lebih komprehensif dan objektif," kata Susanty melalui pesan singkat.
Ia menyampaikan Pemkab akan menginformasikan perkembangan selanjutnya setelah proses tersebut berjalan.
Sebelumnya, PTUN Bandung melalui putusan perkara Nomor 137/G/2026/PTUN.BDG yang dibacakan pada Selasa (17/11/2026) mengabulkan gugatan Ence Benno. Majelis hakim menyatakan dua keputusan Bupati Sukabumi Nomor 400.10.2/Kep.513-DPMD/2026 tentang pemberhentian Ence Benno sebagai Kepala Desa Babakanjaya tidak sah.
Dalam putusannya, majelis hakim juga memerintahkan Bupati Sukabumi mencabut kedua keputusan tersebut serta memulihkan hak, kedudukan, martabat, dan jabatan Ence Benno sebagai Kepala Desa Babakanjaya periode 2023–2031.
Baca Juga: PT GSI Proaktif Laporkan Kasus Pungli Rekrutmen Karyawan pada Kepolisian
Dengan demikian, sikap resmi Pemkab Sukabumi terkait kemungkinan banding masih menunggu hasil kajian dan koordinasi internal. Sementara itu, GMBB telah menyatakan dukungannya agar perkara tersebut dilanjutkan melalui upaya hukum banding.















