Bahas Pemanfaatan SADAJABAR, Dinsos Sukabumi Tekankan Pembaruan Data Simultan Tiap 3 Bulan

Bahas Pemanfaatan SADAJABAR, Dinsos Sukabumi Tekankan Pembaruan Data Simultan Tiap 3 Bulan

Sekda Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman serta Kepala Dinas Sosial Bambang Widyantoro saat menandatangani Non-Disclosure Agreement (NDA). (Sumber Foto: Diskominfosan Kab. Sukabumi)

SUKABUMIUPDATE.com - Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Sukabumi, Bambang Widyantoro, menyambut positif penerapan platform Sistem Akselerasi Data dan Aksi Jawa Barat (SADAJABAR) sebagai instrumen perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah.

Menurut Bambang, keunggulan utama SADAJABAR terletak pada basis datanya yang bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sistem tersebut dinilai mampu menyajikan potret kondisi sosial ekonomi secara rinci untuk mendukung intervensi program lintas sektor.

"Dari tujuan dibangun SADAJABAR itu sangat bagus, berguna untuk perencanaan pembangunan yang lebih terarah. Data dibangun utamanya dari DTSEN, data berbasis NIK yang menyajikan kondisi individu dan keluarga. Berguna untuk intervensi berbagai program secara kolaboratif dari berbagai pihak misalnya untuk program penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan," ujar Bambang kepada sukabumiupdate.com, Kamis (19/11/2026).

Baca Juga: Tangani Masalah Pendidikan Kesehatan Sosial hingga Ketenagakerjaan, Pemkab Sukabumi Perkuat Pembangunan Berbasis Data

Pentingnya Pembaruan Data Simultan dengan DTSEN

Dalam pemanfaatannya, Bambang menekankan hal utama yang harus diperhatikan adalah kedisiplinan pembaruan data (updating). Mengingat DTSEN diperbarui setiap tiga bulan sekali, data pada SADAJABAR juga harus segera disinkronkan secara simultan mengikuti pembaruan dari pusat.

Ia mengingatkan, keterlambatan pembaruan data akan memicu selisih informasi yang berpotensi menjadi persoalan di tengah masyarakat akibat kekurangpahaman warga mengenai versi data yang dirilis. Di sisi lain, akurasi data tersebut membuat penyaluran program sosial menjadi jauh lebih tepat sasaran.

"Dengan data yang sangat spesifik, intervensi program bisa lebih spesifik lagi, langsung menyentuh warga secara tepat per individu atau keluarga," sambungnya.

Baca Juga: Masuki Musim Hujan, Pemkab Sukabumi Tetapkan Siaga Darurat Bencana hingga April 2027

Hasil Intervensi Program Wajib Dilaporkan ke Sistem Pusat

Selain sinkronisasi data masuk, Kadinsos juga menegaskan pentingnya pelaporan balik setiap hasil intervensi bantuan ke dalam sistem data nasional seperti DTSEN. Langkah ini diperlukan agar perubahan status kesejahteraan warga langsung tercatat di pemerintah pusat.

"Hasil intervensi juga harus segera diinputkan ke sistem data nasional seperti DTSEN, agar tercatat di pusat bahwa sudah ada perubahan kondisi dari hasil intervensi program. Apabila tidak segera dicatat di pusat, maka tentu akan terjadi perbedaan kondisi antara data tercatat di pusat dengan kondisi sebenarnya di lapangan," pungkas Bambang.

Sebagai bentuk komitmen menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi penduduk, Dinsos Kabupaten Sukabumi bersama seluruh perangkat daerah serta camat turut menandatangani perjanjian kerahasiaan atau Non-Disclosure Agreement (NDA) usai pembukaan Sosialisasi SADAJABAR oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, di Pendopo Sukabumi, Kamis (19/11/2026). (adv)

Berita Terkini