SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi Uden Abdunnatsir menerima sejumlah keluhan saat reses di Desa Sukamanah, Kecamatan Cisaat, Selasa (27/10/2026). Persoalan yang mencuat antara lain kenaikan desil, penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI), hingga pengembangan UMKM.
Reses anggota dewan dari daerah pemilihan atau dapil IV Kabupaten Sukabumi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut dihadiri berbagai elemen masyarakat. Sejumlah persoalan yang disampaikan warga berkaitan dengan akses terhadap bantuan sosial, keberlanjutan jaminan layanan kesehatan, dan kebutuhan penguatan usaha ekonomi masyarakat.
Uden mengatakan masalah BPJS Kesehatan PBI menjadi perhatian di tengah rencana penonaktifan peserta yang berpotensi berdampak pada ratusan ribu warga. Sebelumnya, ia mengusulkan agar Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2029 digunakan untuk menutup iuran kepesertaan BPJS PBI, selama mekanisme penganggarannya memungkinkan.
Baca Juga: DPRD Usulkan Dana Cadangan Pilkada Sukabumi untuk Selamatkan Peserta BPJS PBI
"Intinya, keberlangsungan akses layanan kesehatan masyarakat perlu menjadi pertimbangan utama dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran. Kemudian, beberapa aspirasi warga yang lain, yang muncul dalam reses ini, juga akan kita perjuangkan sesuai tugas dan wewenang DPRD dan skema yang berlaku," kata dia kepada sukabumiupdate.com.
Di luar persoalan jaminan kesehatan, lanjut Uden, kenaikan desil warga turut menjadi perhatian dalam reses. Perubahan pengelompokan kesejahteraan dinilai dapat berpengaruh terhadap penentuan sasaran bantuan sosial, sehingga masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai pendataan dan status kelayakan mereka sebagai penerima bantuan.
Pengembangan UMKM ikut menjadi persoalan yang disampaikan peserta reses. Isu ini berkaitan dengan kebutuhan penguatan ekonomi lokal agar pelaku usaha memiliki kesempatan mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatan. "Pengembangan UMKM sangat penting karena bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari," ujarnya.
Berbagai masukan tersebut menjadi catatan Uden dalam menyerap aspirasi masyarakat. Persoalan jaminan kesehatan, ketepatan sasaran bantuan sosial, dan pengembangan UMKM, memperlihatkan beragam kebutuhan warga Kabupaten Sukabumi yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut pemerintah daerah sesuai kewenangannya. (ADV)
