SUKABUMIUPDATE.com – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita, menyoroti maraknya aktivitas tambang ilegal dan kerusakan tata ruang yang dinilainya telah membuat kondisi lingkungan di Sukabumi masuk fase darurat.

Politisi PKB itu kemudian meminta Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), untuk turun langsung dan mengambil langkah tegas menertibkan tambang ilegal yang diduga menjadi salah satu penyebab bencana di sejumlah wilayah Sukabumi.

Menurutnya, pernyataan KDM soal rusaknya alam Sukabumi harus ditindaklanjuti dengan tindakan konkret, bukan sekadar wacana.

"Saya sepakat dengan pernyataan beliau, tapi jangan berhenti di media. Harus ada tindakan tegas dan nyata karena kondisi lingkungan di Sukabumi yang sudah memprihatinkan," ujar Hamzah di Desa Cikahuripan, salah satu lokasi bencana banjir bandang Cisolok, Kamis (30/10/2025).

Baca Juga: Ketua Komisi II DPRD Sukabumi Tinjau Lokasi Banjir Cisolok, Salurkan Bantuan Bagi Warga Terdampak

Ia menegaskan, lemahnya pengawasan terhadap tata ruang dan maraknya tambang ilegal, terutama di kawasan hulu, telah memperparah kerusakan ekosistem.

"Tata ruang di Sukabumi sudah amburadul. Kalau bicara tambang emas, selama itu ilegal, saya minta penegak hukum bertindak tegas. Ini bukan soal ekonomi, tapi keselamatan warga," tegasnya.

Hamzah mencontohkan banjir besar di Kecamatan Cisolok sebagai bukti nyata dampak dari kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia yang tidak terkendali.

"Cisolok jadi contoh nyata. Dulu Simpenan juga terdampak tambang liar. Sekarang banjir besar melanda, dan ini bukan murni kejadian alam, tapi akibat ulah manusia yang serakah," tambahnya.

Ia kemudian memastikan bahwa DPRD akan mendorong lahirnya regulasi yang lebih kuat serta mengawal langkah pemerintah provinsi dan kabupaten dalam penegakan aturan lingkungan.

"Kami di DPRD siap bersinergi. Tapi jangan lagi hanya wacana tanpa aksi. Pemerintah dan legislatif harus hadir untuk rakyat, bukan hanya saat bencana terjadi, tapi juga dalam mencegahnya," tandasnya.