Muhammad Jaenudin, Sekretaris Komisi V DPRD Jawa Barat, sosialisasikan Perda Pendidikan No. 5 Tahun 2017 di Sukabumi. Ajak masyarakat aktif dukung pendidikan inklusif dan berkualitas.
Sekretaris Komisi V DPRD Jabar sosialisasi Perda Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Dalam diskusi terbaru dikalangan DPRD Jabar, provinsi terbesar di Indonesia ini disebut akan dipecah menjadi lima provinsi baru.
Anggota DPRD Jabar Muhammad Jaenudin sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Jawa Barat
Haji Aka menyoroti perlunya perbaikan dalam sistem respons penanganan bencana.
Proyek ini adalah hasil konkret dari apa yang sebelumnya disampaikan Haji Aka.
Haji Aka menyampaikan apresiasinya kepada pihak-pihak terkait.
Perda ini menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan.
Haji Aka menekankan pentingnya pemahaman dan implementasi Perda ini.
Ono mengkritisi kebijakan vasektomi.
Tujuan program ini disebut untuk membentuk disiplin dan karakter pelajar.
Haji Aka juga menyoroti tantangan yang dihadapi para pendidik.
Hal ini diungkap M Jaenudin dalam program penyebarluasan perda Jawa Barat kepada konstituennya, di King Raos Resto Cisaat Kabupaten Sukabumi, Senin (13/1/2025).
Anggota DPRD Jawa Barat, Hasim Adnan akan mendorong perubahan status lahan produksi di wilayah Pajampangan Kabupaten Sukabumi menjadi hutan lindung.
Anggota DPRD Jawa Barat, Hasim Adnan, mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah untuk bersama-sama melakukan pertobatan ekologis sebagai langkah nyata memulihkan kondisi lingkungan pasca-bencana di Sukabumi
Anggota DPRD Jawa Barat, Hasim Adnan, memastikan koordinasi antara DPRD Jabar dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi dan sejumlah instansi terkait mengenai penanganan bencana berjalan dengan baik
SUKABUMIUPDATE.COM – Anggota DPRD Jawa Barat, Hasim Adnan, bersama Wakil Ketua DPR RI H. Cucun Syamsurizal dan anggota DPR RI Zainul Munasichin, meninjau langsung lokasi bencana di Sukabumi.
Anggota DPRD Jabar A Yamin mengajak generasi penerus untuk selalu mengingat sejarah perjuangan para pahlawan.
Anggota Komisi DPRD Jawa Barat A Yamin juga mendorong penggunaan dana desa untuk menanggulangi masalah stunting.
Haji Aka mengungkapkan beberapa catatan terkait penyebarluasan Perda Pesantren.
