Belajar dari Kasus di Pekanbaru, Ahli Pers Ingatkan Wartawan Tak Salahgunakan Profesi
Hendrayana mengingatkan wartawan agar tidak menyalahgunakan profesi untuk kepentingan pribadi menyusul kasus dugaan pemerasan pejabat berkedok iklan di Pekanbaru.
Hendrayana mengingatkan wartawan agar tidak menyalahgunakan profesi untuk kepentingan pribadi menyusul kasus dugaan pemerasan pejabat berkedok iklan di Pekanbaru.
Negara-negara ASEAN melahirkan Deklarasi Bali untuk melindungi karya jurnalistik dari eksploitasi platform digital dan AI serta memperkuat perlindungan hak cipta media di era digital.
Kementerian PPN/Bappenas dan Dewan Pers memperkuat sinergi untuk mendukung ekosistem pers dan media massa dalam mengawal program prioritas nasional.
Tenaga Ahli Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Hendrayana menegaskan tindakan memaksa pihak sekolah membeli koran bukan merupakan tugas seorang wartawan.
PR2Media dan Koalisi Keberlanjutan Media mendesak Dewan Pers segera mengesahkan Peraturan Dana Jurnalisme Indonesia untuk mendukung keberlanjutan media dan menjaga independensi pers.
Pernyataan Dewan Pers Tentang Tindakan yang Bernada Merendahkan Profesi Wartawan.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) akan mempersiapkan Forum Jurnalis ASEAN yang akan diselenggarakan bersama Dewan Pers.
AMSI Sesalkan Gugatan Perdata terhadap Empat Media di Bali, Minta Majelis Hakim Nyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima.
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat serahkan Usulan Pandangan dan Pendapat DP terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta kepada Menhum Supratman Andi Atgas.
AMSI meminta Dewan Pers melindungi Magdalene sebagai perusahaan pers yang sah setelah adanya pembatasan akses konten oleh Komdigi. Pembatasan tersebut dinilai melanggar UU Pers.
Deklarasi Pers 2026 menjadi momentum penting dalam menegaskan komitmen negara untuk hadir menjaga kebebasan media dan demokrasi.
Kepatuhan perusahaan platform digital terhadap Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 dinilai masih rendah oleh KTP2JB.
Banding Menteri Pertanian Amran Sulaiman terhadap Tempo di Tolak Pengadilan Tinggi Jakarta.
Putusan MK Tegaskan Perlindungan Wartawan di Tengah Potensi Kriminalisasi Pers.
Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan wartawan tidak dapat serta-merta diproses secara pidana maupun digugat secara perdata.
Mantan Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, bersama mantan Tenaga Ahli Dewan Pers, Arif Supriyono, berikan amicus curiae untuk Tempo dalam menghadapi gugatan senilai Rp 200 miliar dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
Kementan melalui Biro Komunikasi dan Layanan Informasi menyampaikan Hak Jawab atas sejumlah pemberitaan yang menyebut gugatan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman terhadap Tempo sebagai ancaman terhadap kebebasan pers.
Pemerintah Tegaskan Tata Kelola AI Harus Human-Centric, Dewan Pers Bekali Jurnalis dengan Panduan Etika Penggunaannya
Usulan disampaikan kepada DPR RI sebagai upaya memperkuat posisi karya jurnalistik sebagai kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan sosial tinggi.
Didatangi Oknum Pegiat Medsos Tengah Malam, Emak-emak Warungkiara Sukabumi Resah dan Datangi Polres Sukabumi.