SUKABUMIUPDATE.com - Pembangunan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi 3 masih menghadapi persoalan pembebasan lahan. Direktur Utama PT Trans Jabar Tol (TJT), Abdul Hakim Supriyadi, menyebut masih ada sejumlah bidang tanah yang belum selesai dibebaskan di dua lokasi.
Kedua lokasi tersebut berada di sekitar Jembatan Overpass (JOP) Kalaparea, Kecamatan Nagrak dan Desa Talaga, Kecamatan Caringin. Persoalan ini menjadi salah satu hal yang perlu segera diselesaikan agar pekerjaan konstruksi Tol Bocimi Seksi 3 bisa berjalan sesuai rencana.
Abdul Hakim mengungkapkan, jumlah bidang tanah yang belum tuntas pembebasannya diperkirakan lebih dari empat bidang. Meski demikian, dia menyebut jumlahnya tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan keseluruhan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan ruas tol tersebut.
Baca Juga: PPPK Paruh Waktu Bakal Naik Status, 1.200 Tenaga Non-ASN di Sukabumi Dapat Angin Segar
"Titiknya saya nggak hafal, ada tapi nggak banyaklah, tinggal beberapa. Bukan hitungan persen mungkin beberapa bidang saja," ujar Abdul Hakim saat ditemui usai peninjauan Tol Bocimi Seksi 3 bersama Bupati Sukabumi Asep Japar dan jajaran Forkopimda, Jumat (6/11/2026).
Menurutnya, kendala pembebasan lahan tersebut berkaitan dengan pemilik tanah yang belum bersedia melepaskan lahannya. "Kendalanya ya orangnya belum mau dibebasin, belum dilepas," katanya.
Abdul Hakim menjelaskan, penyelesaian pembebasan lahan tidak sepenuhnya menjadi kewenangan pihak pengelola tol. Proses administrasi, termasuk pembayaran kepada pemilik tanah, berada dalam ranah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Baca Juga: Rekomendasi 5 Wisata Air Terjun di Cireunghas dan Gegerbitung, Curug Pameungpeuk hingga Curug Luhur
Dia menyebut masyarakat yang memiliki tanah tentu mengharapkan pembayaran segera dilakukan. Namun, proses tersebut membutuhkan penyelesaian administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kalau masyarakat itu kan punya lahan, penginnya kan segera dibayar. Nah, bayar itu kan biasanya perlu proses administrasi segala macam. Itu bukan di kami, kalau lahan itu sebenarnya bukan di tempat tolnya, tapi di PPK sama BPN," jelasnya.
Dalam peninjauan tersebut, keberadaan pemerintah daerah juga diharapkan dapat membantu memperlancar penyelesaian persoalan lahan, terutama melalui pendekatan dan komunikasi dengan masyarakat pemilik tanah.
Baca Juga: Team Nexus Nusa Putra University Masuk Top 20 BRI GAMA IBCC 2026
Menurut Abdul Hakim, dukungan Bupati Sukabumi diperlukan untuk membantu memberikan pemahaman kepada warga agar proses pembebasan lahan dapat segera diselesaikan. "Sebagai pimpinan Sukabumi, Pak Bupati mungkin punya konsen ke warganya supaya untuk meyakinkan begitu, kita bisa jalankan lanjutkan konstruksinya," ungkapnya.
Dia menambahkan, pihak PPK dan BPN disebut telah siap mendukung proses penyelesaian pembebasan lahan tersebut. TJT berharap persoalan yang masih tersisa tidak menghambat pekerjaan konstruksi di lapangan.
Adapun progres pembangunan Tol Bocimi Seksi 3 hingga 6 November 2026 telah mencapai sekitar 88 persen. TJT menargetkan ruas tersebut dapat dibuka secara fungsional pada akhir Desember 2026 untuk mendukung kelancaran lalu lintas selama libur Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, penyelesaian keseluruhan pembangunan masih ditargetkan pada kuartal II 2027.
Baca Juga: Mau Pergi Liburan Akhir Pekan? Amalkan 2 Doa Ini Agar Selamat di Perjalanan
Abdul Hakim berharap persoalan lahan di sekitar JOP Kalaparea dan Desa Talaga dapat segera menemukan penyelesaian sehingga pekerjaan yang belum bisa dilaksanakan dapat dilanjutkan.
