Pengelolaan Infrastruktur Dianggap Buruk, Kantor Dinas Bina Marga Jabar Digeruduk Mahasiswa

Sukabumiupdate.com
Senin 12 Jan 2026, 18:21 WIB
Pengelolaan Infrastruktur Dianggap Buruk, Kantor Dinas Bina Marga Jabar Digeruduk Mahasiswa

Puluhan massa aksi saat berorasi di depan Kantor UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II Sukabumi, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jawa Barat, Senin (12/1/2026) sore. (Sumber: SU/Turangga Anom)

SUKABUMIUPDATE.com - Sejumlah persoalan infrastruktur jalan di wilayah Sukabumi kembali memantik perhatian mahasiswa. Massa aksi yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Sukabumi Raya mendatangi Kantor UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II Sukabumi, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jawa Barat, Senin (12/1/2026) sore.

Aksi tersebut digelar di depan kantor UPTD di Jalan Raya Bhayangkara, Kota Sukabumi. Massa tiba sekitar pukul 14.30 WIB dengan membawa sejumlah poster berisi desakan perbaikan dan pengawasan infrastruktur. Aparat kepolisian terlihat mengawal jalannya aksi.

Koordinator Daerah BEM PTNU Sukabumi Raya, Aceng Sopian menjelaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk penyampaian keresahan publik, terutama mengenai kondisi jalan provinsi yang dinilai tidak layak.

“Yang kami sampaikan hari ini adalah keresahan besar masyarakat, persoalannya sangat mendasar, mulai dari tata kelola, pengawasan, pelaksanaan hingga pemeliharaan,” kata Aceng kepada sukabumiupdate.com, Senin (12/1/2026).

Baca Juga: Wali Kota Sukabumi Kumpulkan Pengusaha Hiburan, Hotel, dan Restoran Bahas Optimalisasi PAD

Menurutnya, aksi ini menyoroti lemahnya pengawasan UPTD terhadap rekanan proyek. Ia menyinggung kontraktor yang dinilai memiliki catatan buruk namun tetap mendapatkan pekerjaan. “Temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun seolah tidak ditindaklanjuti secara tegas,” ujarnya.

Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah proyek Tembok Penahan Tanah (TPT) Jabar Istimewa di Kampung Langkob, Nyalindung. TPT tersebut sempat viral setelah amblas tak lama usai dikerjakan. Anggaran pembangunannya mencapai sekitar Rp7 miliar. “Pada pondasi TPT tidak ditemukan besi sebagaimana mestinya,” tambah Aceng.

Selain proyek bangunan, kerusakan jalan juga dianggap mengancam keselamatan warga. Aceng mencontohkan insiden seorang pengendara yang terjatuh akibat lubang besar di Jalan Letkol Eddie Soekardi, Lingkar Selatan. “Lukanya cukup serius,” ujarnya.

Pedagang di sekitar ruas itu pun disebut sering mengeluhkan kerusakan yang terus berulang. “Ditambal hari ini, tiga sampai enam hari kemudian bolong lagi,” tegas Aceng.

Baca Juga: Dramatis, Pasien dan Warga Dievakuasi Keluar Puskesmas Palabuhanratu yang Terendam Banjir

Dalam aksi unjuk rasa itu, mahasiswa juga membawa data temuan BPK dari 2019 hingga 2025 yang disebut mencapai nilai kelebihan bayar sekitar Rp27 miliar. Dalam hal ini BEM PTNU mendesak kejaksaan untuk turun tangan. Namun massa mengaku kecewa karena Kepala UPTD Wilayah II tidak menemui mereka. “Ketidakhadiran beliau hari ini menambah keresahan kami,” tegas Aceng.

Oleh sebab itu, massa aksi memberi tenggat waktu 3×24 jam kepada UPTD untuk merespons tuntutan mereka. Jika tidak, aksi lanjutan akan digelar.

Pengurus BEM PTNU Nasional, Muhammad Solehudin juga menyampaikan kekecewaan serupa. Menurutnya, absennya pimpinan UPTD menunjukkan minimnya respons terhadap aspirasi publik. “Seharusnya kepala UPTD bertanggung jawab penuh,” ujarnya.

Solehudin juga menyinggung rekam jejak Kepala UPTD yang sebelumnya menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). “Setiap proyek itu dimulai dari PPK. Maka sangat tidak logis jika kepala UPTD hari ini lepas tangan,” katanya.

Baca Juga: Penyintas Bencana di Lembursawah Pabuaran Sukabumi Menunggu Kunci Hunian Tetap dari BNPB

Terkait temuan BPK, ia menyebut ada indikasi “praktik tidak sehat” berupa kelebihan bayar. “Ini patut diduga adanya nepotisme, korupsi maupun kolusi,” tegasnya. Jika tuntutan tidak direspons, mahasiswa mengancam akan mengawal persoalan ini hingga ranah hukum.

Mereka juga meminta dukungan media massa agar Gubernur Jawa Barat mengetahui kondisi infrastruktur di Sukabumi. “Pengawasannya harus benar-benar serius,” ujar Solehudin.

Hingga aksi selesai, mahasiswa belum mendapat pernyataan langsung dari pimpinan UPTD.

Sementara itu, pihak UPTD memberikan jawaban melalui Kepala Sub Pemeliharaan Rutin Wilayah Pelayanan II, Ajat Sudrajat dan menyampaikan bahwa aspirasi mahasiswa akan dijadikan bahan evaluasi internal. “Hal tersebut akan kami sampaikan kepada pimpinan dan dijadikan bahan evaluasi kinerja kami,” kata Ajat.

Baca Juga: Buktikkan Diri, Justin Hubner dan Kevin Diks Cetak Gol untuk Klubnya

Terkait persoalan TPT di Nyalindung, Ajat memastikan akan meninjau langsung kondisi lapangan. “Informasi sudah masuk ke kami. Selanjutnya akan kami cek,” ujarnya.

Untuk Jalan Lingkar Selatan yang dilaporkan rusak parah, Ajat menyebut pemeliharaan rutin belum maksimal akibat cuaca. “Kami harus menunggu kondisi cuaca yang lebih baik,” jelasnya.

Ia menambahkan beberapa ruas jalan provinsi memang terdampak curah hujan tinggi. Sementara untuk ruas lainnya seperti Jalan Sagaranten dan jalan di wilayah Nyalindung, Ajat menyatakan perlu pengumpulan data teknis lebih lanjut. “Nanti akan kami cek ke lapangan terlebih dahulu,” pungkasnya.

Berita Terkait
Berita Terkini