SUKABUMIUPDATE.com - Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, Bambang Widyantoro, meluruskan adanya persepsi yang berkembang di masyarakat terkait pengertian desil dalam penentuan penerima bantuan sosial (Bansos), termasuk yang berkaitan dengan penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
Dalam hal ini, Bambang menjelaskan, selama ini masih ada anggapan bahwa desil 1 identik dengan kategori miskin ekstrem. Padahal, menurutnya, desil merupakan metode statistik yang membagi data penduduk ke dalam sepuluh kelompok yang sama besar.
“Ada salah persepsi sebetulnya bahwa desil 1 itu miskin ekstrem, engga juga, desil itu adalah statistik membagi menjadi 10,” ujarnya kepada sukabumiupdate.com, Jumat (19/12/2025).
Ia menerangkan, desil bekerja dengan cara membagi data penduduk ke dalam sepuluh bagian yang sama, berbeda dengan persentil yang membagi data menjadi seratus bagian.
“Desil itu ada sekelompok data dibagi 10 bagian yang sama, kalo persentil itu dibagi menjadi 100. Misalnya penduduk Kabupaten Sukabumi 2,8 juta dibagi 10 maka menjadi sekitar 280 ribu jiwa, itu dibagi sama,” kata Bambang.
Baca Juga: Diam-diam Presidium Pemekaran Sukabumi Utara Dirombak, Ini Daftar Pengurus Baru
Lebih lanjut, Bambang menegaskan bahwa posisi seseorang di desil tertentu sangat bergantung pada kondisi ekonomi secara keseluruhan. Karena itu, desil 1 tidak selalu bermakna miskin ekstrem dalam konteks jangka panjang.
“Jadi jika ada yang bilang desil 1 miskin ekstrem, tidak, desil itu membagi itu, insyaallah jika mungkin ke depannya negara kita makmur pendapatan minimal per orang 10 juta, maka desil 1 itu sudah bukan miskin lagi, tapi dia ada di desil 1, karena pendapatan paling rendahnya sudah 10 juta,” tuturnya.
Namun demikian, Bambang mengakui bahwa pada kondisi saat ini, desil 1 memang masih berada pada kelompok dengan tingkat ekonomi paling rendah dibandingkan kelompok lainnya. “Hanya untuk sekarang desil 1 itu menjadi bagian yang paling minimum, mudah-mudahan ke depan bisa,” ujarnya.
Ia berharap, pemahaman yang tepat mengenai desil ini dapat membantu masyarakat dan aparatur pemerintahan dalam melihat kebijakan bantuan sosial secara lebih objektif, sekaligus mendorong optimisme terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.(adv)
