SUKABUMIUPDATE.com – Sejumlah stand di Pasar Rakyat dan UMKM yang dibuka di Lapangan Cangehgar, Palabuhanratu, masih terlihat kosong. Tingginya biaya sewa dinilai menjadi salah satu penyebab para pedagang dan pelaku UMKM enggan ikut serta.
Pasar rakyat dan UMKM yang menjadi rangkaian perayaan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi (HJKS) ke-155 ini resmi dibuka pada Jumat (29/8/2025) malam dan akan berlangsung hingga 14 September 2025. Panitia menyiapkan 125 stand dengan harga sewa Rp4,5 juta, termasuk fasilitas tenda dan listrik. Khusus bagi UMKM, diberikan potongan hingga 40 persen sehingga biaya sewa turun menjadi Rp2,5 juta.
“Untuk UMKM sudah kita berikan diskon besar. Tapi 2,5 juta pun masih berat, sehingga masih ada stand kosong. Kondisi ekonomi yang sedang lesu membuat pedagang menahan diri. Meski begitu, untuk desa-desa di Kecamatan Palabuhanratu stand disediakan gratis,” ujar Ketua Event Organizer, Agus Candra, kepada sukabumiupdate.com, Sabtu (30/8/2025).
Baca Juga: Semarakkan HJKS ke-155, Pemkab Sukabumi Buka Pasar Rakyat dan UMKM di Palabuhanratu
Meski demikian, Agus memastikan panitia telah menyiapkan berbagai strategi untuk menarik minat pengunjung. Mulai dari hiburan musik, wahana permainan, penampilan budaya lokal, hingga promosi keliling. “Tahun ini juga dikaitkan dengan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat ke-80. Insya Allah pada 9 September akan hadir peserta dari kabupaten/kota se-Jabar untuk tampil di sini. Dengan begitu, kunjungan meningkat, perhotelan bergerak, dan ekonomi masyarakat ikut terdongkrak,” jelasnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, menegaskan kegiatan ini sepenuhnya hasil kolaborasi pemerintah dengan dunia usaha, tanpa melibatkan dana APBD. “Pasar rakyat ini berlangsung sampai 14 September. Mohon doa agar berjalan lancar, karena tujuannya meningkatkan pendapatan masyarakat dan menarik investasi. Stand memang masih ada yang kosong, tapi saya sudah minta agar segera terisi,” kata Ade.
Ade juga menepis kritik terkait biaya sewa yang dianggap mahal. “Ini murni kolaborasi dengan dunia usaha, tidak ada dana APBD sedikit pun,” tegasnya.
