SUKABUMIUPDATE.com – Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana akhirnya menemui puluhan mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Sukabumi yang menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota dari siang hingga sore tadi, Rabu (11/6/2025).
Massa aksi yang tiba sekitar pukul 14.47 WIB ini menyampaikan sejumlah tuntutan terkait evaluasi 111 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi, khususnya dalam isu reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Aksi yang berlangsung dengan tertib ini sempat diwarnai turunnya hujan lebat sekitar pukul 15.30 WIB. Meskipun demikian, semangat massa aksi tidak surut. Mereka tetap bertahan di lokasi, menyerukan aspirasi mereka di bawah guyuran hujan, menunjukkan kegigihan dalam menyampaikan tuntutan.
Baca Juga: Politik Seratus Hari, Waktunya Menonton dan Menginterupsi Teater Kekuasaan
Dalam pernyataan sikapnya, PMII Kota Sukabumi menyoroti masih banyaknya program unggulan pemerintah daerah yang belum maksimal terealisasi. Beberapa diantaranya adalah program gratis layanan kesehatan di Puskesmas, insentif guru ngaji, beasiswa sarjana, dan beasiswa mahasiswa. PMII menilai program-program ini belum sepenuhnya menyasar masyarakat dan masih terkendala oleh sistem birokrasi yang rumit.
“Adanya ketimpangan akses layanan kesehatan, bahwa secara realitas yang terjadi pada masyarakat kelas menengah ke bawah masih harus membayar untuk layanan dasar seperti beberapa wilayah kota, padat atau pinggiran masih mengalami keterbatasan dalam layanan medis dasar, termasuk tenaga kesehatan dan infrastruktur,” kata Ketua PMII Kota Sukabumi Bahrul Ulum dalam pernyataannya .
Selain itu, PMII juga menyoroti permasalahan di sektor pendidikan. Mereka menyebut 23 sekolah di Kota Sukabumi dinilai tidak mempunyai Kepala Sekolah definitif dan praktik jual beli LKS masih terjadi, yang bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mereka juga mengecam praktik kolusi, nepotisme, dan rangkap jabatan struktural di tubuh pemerintah daerah.
Baca Juga: Ketika Garuda Perkasa: Indonesia Pernah Bantai Jepang 7-0 di Piala Merdeka 1968
Dalam tuntutan resmi mereka, PMII Kota Sukabumi mendesak pemerintah untuk:
1. Menghentikan kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap kepentingan masyarakat.
2. Merealisasikan layanan kesehatan gratis di seluruh Puskesmas dan fasilitas layanan dasar lainnya.
3. Mengutuk kolusi dan nepotisme dalam tubuh pemerintah daerah.
4. Mengecam rangkap 3 jabatan struktural dalam tubuh pemerintah daerah.
5. Menindak tegas ASN Kota Sukabumi yang melanggar etika dan norma kepegawaian.
6. Melakukan audit menyeluruh terhadap semua sumber PAD, optimalisasi aset daerah, penerbitan pajak dan retribusi, serta pembentukan satuan tugas khusus optimalisasi PAD.
7. Menuntut untuk perluasan dan perlindungan ruang terbuka hijau (RTH) serta peningkatan pengelolaan sampah yang berkelanjutan
8. Luncurkan program penberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan anggaran khusus
9. pemerataan akses dan kualitas pendidikan serta tuntaskan kekosongan kepala sekolah, dan hentikan praktik jual beli LKS dan pungli pendidikan
10. Realisasikan tunjangan kerja guru se-Kota Sukabumi, sesuai janji kampanye
11. Evaluasi PAD yang membebani rakyat dan pastikan kebijakan berpihak pada pelayanan publik
Baca Juga: Ketika Garuda Perkasa: Indonesia Pernah Bantai Jepang 7-0 di Piala Merdeka 1968
Bobby Maulana menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bagian dari demokrasi untuk mengevaluasi kinerja Wali Kota da Wakil Wali Kota Sukabumi. "Tanggapannya ya ini adalah proses dari demokrasi ya, artinya teman-teman mahasiswa dari PMII tadi menyampaikan apa tuntutan-tuntutannya, termasuk mengevaluasi kinerja wali kota dan wakil wali kota. Di sini saya mendengarkan apa yang menjadi keluhan mereka,"
"Saya pikir ini merupakan suatu hal yang baik ya, artinya mereka menyampaikan karena mereka juga pasti punya kegelisahan, punya tanggapan, punya sudut pandang yang ingin mereka sampaikan. Mereka utarakan ini sangat wajar sekali, saya pikir 100 hari kerja ini adalah mungkin salah satu budaya untuk yang ada di kantor ya bagaimana kinerja pemerintah sampai saat ini, namun sejatinya 100 hari juga bukan segalanya. Artinya, bagaimana kita berusaha untuk melaksanakan janji-janji politik, pesan kampanye," tambah Bobby.
