SUKABUMIUPDATE.com - Kabar mengejutkan terkait wacana bakal calon presiden Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di pilpres tahun 2024 (Anies-Cak Imin) telah menimbulkan kegoncangan di tubuh Koalisi Perubahan (PKS, Nasdem dan Demokrat).
Atas kabar tersebut, Partai Demokrat secara langsung merespon wacana tersebut sebagai pengkhianatan. Bahkan, kini Demokrat telah secara resmi mencabut dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden.
Lantas bagaimana dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)?
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kabupaten Sukabumi, Mohammad Sodikin menyebutkan bahwa pihaknya sampai saat ini belum menerima tembusan terkait informasi tersebut. Apakah hal itu (wacana pasangan Anies-Cak Imin) sudah menjadi keputusan (koalisi) atau belum?
“Kita belum dapat informasi baik formal maupun informal,” ujar Sodikin kepada sukabumiupdate.com, Jumat (1/9/2023).
Baca Juga: PKB Terima Tawaran NasDem, Deklarasi Anies-Cak Imin Digelar di Surabaya
Menurut Wakil Ketua di DPRD Kabupaten Sukabumi itu, pihaknya bersama kader- kader PKS Kabupaten Sukabumi akan Fatsun terhadap pimpinan siapa yang akan mendampingi Anies Baswedan pilpres 2024 nanti. Namun yang pasti, kata Sodikin, sampai saat ini PKS masih memegang teguh hasil keputusan yang pernah dikeluarkan oleh PKS.
“Hingga saat ini masih akan berpegang teguh kepada hasil keputusan Musyawarah Majelis Syura (MMS) yang mendukung Anies Baswedan sebagai Calon Presiden tahun 2024,” tegas Sodikin.
Sodikin menegaskan, kalau kita PKS pasti fatsun terhadap putusan pimpinan, apapun nanti yang diputuskan.
“Apakah Anies berpasangan dengan siapa, ya karena PKS di dalam putusan Majelis Syura mendukung Anies, maka Anies dengan siapapun, pasti kader-kader PKS mengikuti apa yang menjadi keputusan dari pusat, itu aja," tuturnya.
Baca Juga: Data BPBD: Api Bakar 10 Hektare Hutan Gunung Walat Sukabumi, 6 Jam Baru Padam
Sementara, Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Almuzzammil Yusuf memberikan pernyataan terkait isu kesepakatan Partai Nasdem dan PKB untuk menduetkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di Pilpres 2024 yang kini menjadi dinamika di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
Almuzzammil Yusuf yang juga anggota Tim 8 KPP dari PKS mengatakan, PKS menghormati setiap parpol yang memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikap politiknya. Menurutnya berbagai upaya telah dilakukan untuk mencari titik temu dalam KPP, namun belum memperoleh hasil yang diinginkan bersama.
Yusuf kemudian memastikan PKS sampai hari ini tetap merujuk kepada keputusan Musyawarah Majelis Syuro (MMS) VIII. Bahwa PKS secara resmi mendukung dan mengusung Anies Baswedan sebagai Calon Presiden Republik Indonesia pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2024.
Baca Juga: Bukan Cak Imin, Ini 5 Tokoh Menurut Pemilih yang Pantas Dampingi Anies Baswedan
"Oleh karena itu, PKS tetap pada keputusan MMS VIII tersebut dan kami akan berjuang sebaik-baiknya dalam menjalankan amanat tersebut," kata Yusuf yang juga Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP PKS itu dikutip dari siaran pers partainya, Jumat (1/9/2023).
Selain itu, lanjut Yusuf, PKS masih berpegang kepada kesepakatan sebelumnya di dalam piagam KPP bahwa dalam penentuan Calon Wakil Presiden RI ditentukan oleh Calon Presiden RI Anies Baswedan.
Sebelumnya, anggota koalisi lainnya Partai Demokrat mengkritik penunjukan Cak Imin sebagai Cawapres dari Anies Baswedan oleh Partai Nasdem.
Dalam siaran persnya, Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menyebut penunjukan itu merupakan pengkhianatan terhadap semangat perubahan dan piagam koalisi yang telah disepakati. Kabar Demokrat keluar dari koalisi pun santer karena hal ini.
Baca Juga: Local Media Summit 2023 Akan Digelar Bulan Oktober
Adapun Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan, Koalisi Perubahan untuk Persatuan masih ada.
"Sampai hari ini koalisi masih ada. Besok pagi masih ada atau setengah ada, kita belum tahu juga," kata Surya Paloh saat ditemui di NasDem Tower pada Kamis malam, 31 Agustus 2023.
Surya Paloh lantas mengaku prihatin dengan tuduhan Partai Demokrat terhadap Anies Baswedan dan Partai Nasdem. Meski begitu, dia akan menghormati keputusan partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY itu.
"Apa yang terbaik bagi Demokrat, pasti dihormati oleh NasDem. Itu yang paling mendasar," ujar dia.
