SUKABUMIUPDATE.com - Kabupaten Sukabumi merupakan daerah dengan luas wilayah sekitar 4.145 km2 dan jumlah penduduk sekira 2,8 juta jiwa. Secara sebaran wilayah memiliki lahan pertanian yang luas dan beragam, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hingga peternakan harus didorong untuk lebih berkembang. Begitupun dengan sumber daya manusianya yang potensial, namun dari sisi indek pembangunan manusia terutama perempuan harus mendapat perhatian serius. Hal tersebut diungkapkan aktivis perempuan Miftahul Janah saat berkunjung ke redaksi sukabumiupdate.com, Senin (22/05/2023).

Menurut calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil Sukabumi) ini, bahwa dua hal diatas menjadi basis data dari kajian yang disusun dalam keikutsertaan dirinya membangun Sukabumi. "Sebenarnya, selain karena ada chemistry dengan kultur Sukabumi sebagai bagian dari tanah Pasundan, juga karena ada banyak relasi kekeluargaan dan pertemanan, sehingga Sukabumi menjadi pilihan dalam agenda 2024 ini," ujarnya.

Miftahul Janah yang sehari-hari menjalani banyak aktivitas dipanggung nasional baik terkait dengan profesi dan keminatannya maupun dalam posisinya sebagai pejabat teras di sebuah organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan segmentasi perempuan, ia kini semakin sibuk dengan tugas barunya membersamai masyarakat di Dapil Sukabumi.

Dalam beberapa dialognya dengan masyarakat Sukabumi, Miftahul Janah menuturkan seringkali dirinya mendapat atensi tentang bagaimana membangun kemandirian perempuan Sukabumi dalam hal ekonomi. "Kemandirian ekonomi perempuan dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti partisipasi dalam dunia usaha, akses terhadap modal, dan dukungan dari lingkungan sekitar," jelas Ibu muda yang pernah mengajar Asuransi dan Ekonomi Syariah di UIN Syarif Hidayatullah Jakrata itu.

Selanjutnya, kata Wakil Sekretaris pada Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat itu bahwa kemandirian ekonomi perempuan di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat dalam beberapa aspek berikut:

Partisipasi dalam dunia usaha, merujuk data dari BPS tahun 2020, persentase perempuan yang terlibat dalam dunia usaha di Kabupaten Sukabumi sebesar 46,03%. Namun, perempuan masih banyak yang bekerja di sektor informal, seperti perdagangan, jasa, dan industri rumah tangga.

Akses terhadap modal, salah satu faktor yang menjadi kendala bagi kemandirian ekonomi perempuan adalah akses terhadap modal. Banyak perempuan yang ingin memulai usaha, namun kesulitan untuk mendapatkan modal. Sebenarnya banyak program dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk memberikan akses modal bagi perempuan, seperti kredit mikro dan program pelatihan usaha.

Dukungan dari lingkungan sekitar, lingkungan sekitar juga memegang peran penting dalam mendukung kemandirian ekonomi perempuan. Kabupaten Sukabumi memiliki tradisi gotong royong dan kearifan lokal yang kuat, sehingga perempuan dapat memperoleh dukungan dari keluarga dan masyarakat sekitar untuk mengembangkan usahanya.

Peluang pasar, Kabupaten Sukabumi memiliki potensi sumber daya alam yang cukup melimpah, seperti hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan. Hal ini memberikan peluang bagi perempuan untuk mengembangkan usaha di sektor tersebut, seperti pengolahan makanan dan minuman, kerajinan tangan, dan lain sebagainya.

"Pemkab Sukabumi tentu harus diapresiasi atas perhatiannya terhadap kemandirian ekonomi perempuan, banyak program yang telah digulirkan pemerintah untuk meningkatkan kemadirian ekonomi perempuan," imbuh Miftahul Janah.

Karena itu, Miftahul Janah percaya jika kemandirian ekonomi perempuan meningkat, kesejahteraan keluarga juga akan meningkat. Maka, ia pun bertekad akan mendorong warga untuk terus aktif berperan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan.

Sementara itu, sebagai daerah yang memiliki potensi besar di bidang pertanian. Menurut mantas aktivis PMII Ciputat ini bahwa pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Sukabumi seharusnya menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah.

Ada berbagai upaya pengembangan dan pemberdayaan sektor pertanian pada setiap desa/kelurahan hingga kecamatan di Kabupaten Sukabumi yang mestinya bisa dilakukan. Menurut mantan wakil bendahara DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, antara lain:

Pertama, Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian melalui penerapan teknologi tepat guna, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, serta pemberian bantuan dan insentif kepada petani. Kedua, Mendorong diversifikasi produk pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan daerah, pengolahan hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah, serta pengembangan kawasan agribisnis berbasis pertanian.

Ketiga, Meningkatkan akses pasar bagi produk pertanian melalui peningkatan kualitas dan standar produk pertanian, pengembangan jejaring pemasaran dan kerjasama antara pelaku usaha pertanian, serta penyelenggaraan festival dan pameran produk pertanian unggulan. Keempat, Meningkatkan sinergi antara sektor pertanian dengan sektor lainnya, khususnya sektor pariwisata, melalui pengembangan agrowisata yang mengintegrasikan potensi alam, budaya, dan produk pertanian daerah.

"Dengan pengembangan sektor pertanian yang terus dilakukan, diharapkan Kabupaten Sukabumi dapat menjadi salah satu daerah yang unggul di bidang pertanian di Jawa Barat maupun di Indonesia. Selain itu, diharapkan pula dapat meningkatkan ketahanan pangan, perekonomian masyarakat, serta daya tarik wisatawan ke Kabupaten Sukabumi”. tuturnya

Selain kedua poin diatas, Miftahul Janah menyampaikan bahwa perlu diperjuangkannya kesetaraan gender dalam porsi keterwakilan di parlemen. Menurutnya pada pemilu legislatif tahun 2019, hanya terdapat 20,3% keterwakilan perempuan di DPR RI dan 21,3% di DPRD Provinsi. Angka tersebut menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan gender dalam keterwakilan di lembaga legislatif.

Di tengah semakin kuatnya gerakan kesetaraan gender dan dukungan dari beberapa partai politik, menurut Miftahul Janah, peluang keterpilihan calon legislatif perempuan pada Pemilu 2024 diharapkan dapat meningkat. Namun, pemilih juga diharapkan dapat memberikan dukungan kepada calon legislatif perempuan untuk memastikan keterwakilan perempuan yang lebih besar di lembaga legislatif.

"Dukungan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan suara pada calon perempuan yang diusung oleh partai politik atau dengan memilih partai politik yang memiliki komitmen yang kuat terhadap keterwakilan perempuan di lembaga legislatif," pungkasnya.

Berikut ini adalah daftar pengalaman Mitahul Janah:

Pengalaman Pendidikan :

Santri : Ponpes Asshiddiyah Jakarta
S1 : Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
S2 : Universitas Indonesia

Pengalaman Organisasi :
1. PC PMII Cabang Ciputat
2. PP Patayat NU
3. Ketua Umum PW Patayat NU Provinsi Banten
4. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga
5. Wakil Bendahara DPP PKB
6. Seretaris Jendral Perempuan Bangsa

Pengalaman Pekerjaan :

1. Tenaga Pengajar Asuransi dan Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
2. Tim Ahli Penyusunan Legislasi Nasional antara DPR RI dan Pemerintah
3. Instruktur Nasional Pokja Moderasi Beragama
4. Pembicara dalam Forum aktivis perempuan, agama dan kemanusiaan
6. Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI