SUKABUMIUPDATE.com - Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi mengubah paradigma intervensi kesehatan dengan lebih menyasar unit layanan terendah, yakni posyandu. Sebagai lembaga pelayanan kesehatan grass root, posyandu menjadi garda terdepan untuk mencegah munculnya masalah kesehatan di masyarakat.
Hal ini ditegas oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Masykur Alawi, kepada sukabumiupdate.com baru-baru ini. Mengunjungi dan berdiskusi intens dengan kader posyandu menjadi salah satu agenda kerja untuk merealisasikan pelayanan kesehatan prima bagi warga Kabupaten Sukabumi.
Menurutnya, posyandu merupakan layanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat sehingga menjadi titik awal yang strategis untuk melakukan pembenahan.
Baca Juga: Truk Kembali Terguling di Selatan Sukabumi: Jalan Amblas, Sesar Cimandiri Picu Pergerakan Tanah
“Saya sekarang merubah paradigma intervensi kabupaten. Saya lebih fokus menyasar ke grassroot, dan unit layanan terbawah itu adalah posyandu,” ujar Masykur..
Ia menegaskan, dalam kunjungan tersebut Dinas Kesehatan tidak membawa konsep baru, melainkan mengimplementasikan berbagai program yang selama ini sudah ada, termasuk revitalisasi posyandu. Fokus utama kegiatan kali ini adalah pendataan menyeluruh terhadap seluruh kepala keluarga di wilayah kerja Posyandu Matahari.
Masykur menginstruksikan kader posyandu dan bidan desa untuk mendata seluruh warga tanpa terkecuali, mulai dari identitas, alamat, kondisi rumah, pekerjaan, hingga tingkat kesejahteraan atau desil ekonomi. Selain itu, status kepemilikan jaminan kesehatan juga menjadi perhatian serius.
Baca Juga: Menyusuri Secret Village Wisma Wisnu Wardhani, Museum Mini Soekaboemi Tempo Doeloe
“Pendataan ini juga menyangkut jaminan kesehatan. Apakah warga punya BPJS atau tidak, dan kalau punya, apakah aktif atau tidak. Karena banyak yang punya BPJS, tapi ternyata tidak aktif,” jelasnya.
Dia mencontohkan, di Posyandu Matahari Sukaraja ada sekitar 160 kepala keluarga dengan jumlah penduduk kurang lebih 500 jiwa. Seluruhnya ditargetkan terdata secara lengkap agar menjadi basis data yang akurat di tingkat posyandu.
Menurut Masykur, pendataan tersebut bertujuan untuk mencegah persoalan masyarakat miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan ketika membutuhkan pelayanan rumah sakit. Dengan data yang valid, pemerintah dapat segera mengusulkan kepesertaan jaminan kesehatan bagi warga yang memang secara faktual tergolong miskin.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Sebut Mundurnya Pimpinan OJK Bentuk Tanggung Jawab Jaga Kepercayaan Pasar
“Nanti setelah data terkumpul, kita punya big data di posyandu. Ini untuk mengantisipasi supaya masyarakat miskin tidak lagi terkendala jaminan saat berobat ke rumah sakit,” katanya.
Ia menambahkan, program turun langsung ke posyandu ini akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Ke depan, Dinas Kesehatan menargetkan setiap puskesmas memiliki satu posyandu model sebagai percontohan yang dapat direplikasi di wilayah lain.
Terkait tindak lanjut setelah pendataan, Masykur menegaskan bahwa data tersebut akan menjadi dasar untuk melakukan intervensi kesehatan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Ia mengaku tidak ingin pelayanan kesehatan bersifat reaktif atau menunggu persoalan menjadi viral terlebih dahulu.
Baca Juga: Klakson Bermasalah, 2 Perjalanan KA Pangrango Sukabumi-Bogor Dibatalkan
“Saya tidak ingin pelayanan kesehatan itu reaktif. Tidak harus menunggu ramai di media sosial dulu. Kita ingin proaktif dan responsif, tanpa tekanan,” tegasnya. (adv)
