SUKABUMIUPDATE.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dan tidak menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 secara berlebihan. Kenaikan upah yang melampaui kapasitas keuangan perusahaan dinilai berisiko besar memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) serta mengerek harga jual barang dan jasa di pasaran.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, menjelaskan bahwa perusahaan yang terbebani lonjakan biaya upah akan terpaksa mengambil langkah efisiensi melalui pengurangan jumlah tenaga kerja. Opsi lainnya yang ditempuh pelaku usaha adalah menaikkan harga produk guna menutupi pembengkakan biaya operasional.
"Ya, jadi kalau upahnya dinaikkan tinggi di atas kemampuan bayarnya, maka yang dilakukan oleh perusahaan itu apa? Yang pertama, ya dia akan melakukan efisiensi, pengurangan karyawan," ujar Bob, Rabu (18/11/2026).
Menurut Bob, kebijakan pengupahan seharusnya tidak hanya bertumpu pada tuntutan kenaikan dari serikat pekerja, melainkan juga wajib mempertimbangkan kemampuan membayar perusahaan (ability to pay) serta tingkat produktivitas di masing-masing sektor industri. Ia menyoroti bahwa sektor industri padat karya memiliki ruang yang sangat terbatas dalam menaikkan upah. Berdasarkan diskusi dengan para pelaku usaha di sektor tersebut, batas kemampuan kenaikan upah mereka hanya berkisar pada angka inflasi ditambah indeks alfa sebesar 0,1 hingga 0,3.
Baca Juga: Lahan di TPU Cilele Ciemas Sukabumi jadi Tempat Sampah Liar Warga Sekitar dan SPPG
"Nah, makanya kita pernah bicara sama teman-teman padat karya, kemampuan mereka itu cuma inflasi ditambah 0,1 sampai 0,3. Itu kemampuan mereka gitu loh, alfanya," tegas Bob.
Simulasi Perhitungan UMP 2027 dengan Indeks Alfa 0,3
Merujuk pada usulan indeks alfa tertinggi dari pelaku industri padat karya sebesar 0,3, perhitungan simulasi UMP 2027 dapat dilakukan dengan mengacu pada formula Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025. Regulasi tersebut menetapkan penyesuaian upah minimum melalui penjumlahan inflasi dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dan indeks alfa, yang kemudian dikalikan dengan UMP tahun berjalan. Simulasi ini menggunakan acuan data inflasi tahunan masing-masing provinsi pada Oktober 2026, pertumbuhan ekonomi triwulan III 2026, serta besaran UMP 2026.
Berdasarkan simulasi tersebut, Maluku Utara berpotensi mencatatkan persentase kenaikan UMP tertinggi secara nasional, yakni mencapai 11,18 persen yang ditopang oleh inflasi tahunan sebesar 6,18 persen dan pertumbuhan ekonomi 16,65 persen. Dengan basis UMP 2026 sebesar Rp3.510.240, upah di provinsi ini diproyeksikan bertambah sekitar Rp392 ribu menjadi Rp3.902.509 pada 2027.
Posisi kedua ditempati oleh Sulawesi Utara dengan potensi kenaikan sebesar 9,53 persen, didorong oleh angka inflasi tahunan tertinggi secara nasional sebesar 8,07 persen serta pertumbuhan ekonomi 4,85 persen. Dari besaran UMP 2026 sebesar Rp4.002.630, upah minimum di Sulawesi Utara diperkirakan melonjak menjadi Rp4.383.881. Sementara itu, Papua Pegunungan menyusul di peringkat ketiga dengan potensi kenaikan 7,93 persen, sehingga UMP 2026 yang semula Rp4.508.714 berpeluang naik menjadi Rp4.866.165.
Baca Juga: Kisah Junghuhn Bertemu Badak di Mandalawangi, Gede-Pangrango Jadi Wilayah Jelajah Badak Jawa?
DKI Jakarta Tertinggi Secara Nominal, Jawa Barat Terendah
Berbanding terbalik dengan wilayah Indonesia timur, DKI Jakarta justru mencatatkan persentase kenaikan paling rendah, yakni hanya 4,28 persen. Dengan UMP 2026 sebesar Rp5.729.876, upah pekerja di Ibu Kota diproyeksikan naik sekitar Rp245 ribu menjadi Rp5.975.172. Persentase kenaikan yang tergolong rendah juga dialami oleh Nusa Tenggara Timur sebesar 4,28 persen dan Sumatera Selatan sebesar 4,39 persen.
Meskipun persentase kenaikannya paling kecil, DKI Jakarta tetap kokoh menempati posisi puncak sebagai provinsi dengan nominal UMP tertinggi pada 2027 sebesar Rp5,97 juta, diikuti oleh Papua Pegunungan sebesar Rp4,86 juta dan Papua Selatan di kisaran Rp4,78 juta. Sebaliknya, jajaran provinsi dengan proyeksi nominal UMP terendah pada 2027 ditempati oleh Jawa Barat sebesar Rp2.425.763, disusul oleh Jawa Tengah sebesar Rp2.437.681, serta DI Yogyakarta sebesar Rp2.532.495.
Berikut daftar lengkap UMP 2027 38 Provinsi hasil simulasi menggunakan alfa 0,3. Simulasi ini merupakan skenario kemampuan membayar yang disampaikan Apindo, bukan penetapan resmi.
Baca Juga: PTUN Batalkan Pemakzulan Ence Benno, GMBB: Polemik Kades Babakanjaya Sukabumi Mulai Lagi dari Nol
- Aceh: Rp4.179.870
- Sumatera Utara: Rp3.379.031
- Sumatera Barat: Rp3.354.102
- Riau: Rp3.950.050
- Jambi: Rp3.634.067
- Sumatera Selatan: Rp4.115.980
- Bengkulu: Rp2.971.949
- Lampung: Rp3.210.361
- Kepulauan Bangka Belitung: Rp4.228.922
- Kepulauan Riau: Rp4.103.213
- DKI Jakarta: Rp5.975.172
- Jawa Barat: Rp2.425.763
- Jawa Tengah: Rp2.437.681
- DI Yogyakarta: Rp2.532.495
- Jawa Timur: Rp2.565.211
- Banten: Rp3.239.676
- Bali: Rp3.387.879
- Nusa Tenggara Barat: Rp2.819.774
- Nusa Tenggara Timur: Rp2.561.084
- Kalimantan Barat: Rp3.229.944
- Kalimantan Tengah: Rp3.900.118
- Kalimantan Selatan: Rp3.972.005
- Kalimantan Timur: Rp3.952.697
- Kalimantan Utara: Rp3.948.225
- Sulawesi Utara: Rp4.383.881
- Sulawesi Tengah: Rp3.353.424
- Sulawesi Selatan: Rp4.154.981
- Sulawesi Tenggara: Rp3520.658
- Gorontalo: Rp3.629.509
- Sulawesi Barat: Rp3.475.198
- Maluku: Rp3.521.588
- Maluku Utara: Rp3.902.509
- Papua Barat: Rp4.122.468
- Papua Barat Daya: Rp3.990.115
- Papua: Rp4.650.866
- Papua Selatan: Rp4.786.836
- Papua Tengah: Rp4.501.555
- Papua Pegunungan: Rp4.866.165
Sumber: Suara.com

















