SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Asmara, menyampaikan tanggapannya terkait isu pungli di wilayah pabrik. Isu tersebut sering mencuat, masih ada warga yang mengeluhkan pungli pada proses rekrutmen pekerja pabrik.
Dewi Asmaran menilai, perlu ada manajemen yang baik dalam rekrutmen pegawai di pabrik. Semua elemen masyarakat dan stake holder terkait juga harus berperan aktif.
"Meskipun itu swasta, harusnya pola rekrutmen itu dilakukan secara sehat, terukur, dan transparan," kata Dewi kepada sukabumiupdate.com, Minggu (27/1/2018).
Sistem perekrutan pegawai yang baik dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan yakni mendapatkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas juga tepat pada posisi yang dibutuhkan. Agar lebih bijaksana, kata Dewi, sistem perekrutan juga harus memperhatikan kearifan lokal.
"Tentunya, karena perusahaan ataupun pabrik itu berlokasi didaerah tertentu maka para warga yang ada di sekitar kecamatan kabupaten setempat adalah harus diutamakan," ujarnya.
Di sisi lain, Dewi juga menyoroti masih adanya keluhan warga terkait praktik percaloan. Hal ini menyebabkan masyarakat harus menghadapi persaingan kerja yang tidak sehat.
Adanya beberapa masalah dalam pola perekrutan pekerja pabrik, kata Dewi, sepantasnya juga harus jadi perhatian dinas terkait. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat harus memberdayakan pengawas - pengawas tenaga kerja dengan lebih optimal.
"Memang pengawas - pengawas tenaga kerja yang ada di dinas itu masih kurang, mungkin satu pengawas harus mengawasi katakanlah 10 atau 20 pabrik. Itu masih kurang, akan tetapi itu bukan alasan," tandasnya.
BACA JUGA: Dewi Asmara Harapkan AMPG Raih Dukungan Generasi Milenial Sukabumi
Politisi dari Partai Golkar ini juga menuturkan, harus ada kerjasama dari semua pihak. Mulai dari masyarakat hingga wakil rakyat yang ada didaerah. Masyarakat juga harus cepat tanggap jika menemukan praktik pungli yang terjadi di lingkungan pabrik.
"Paling tidak memberikan laporan, seperti menulis surat yang dikirim kepada Disnaker ataupun juga membuat surat kepada dinas terkait atau kepada kepala daerah setempat. Paling tidak sebagai bahan laporan. Masyarakat sendiri tentunya praktik semacam ini tidak akan ada kalau juga masyarakatnya tegas, tidak mau melalui person atau perantara seperti itu. Mereka hidup karena masyarakat sendiri juga yang membuat hal - hal seperti itu ada," bebernya.
Dewi juga berharap wakil rakyat yang ada di tingkat daerah mempunyai kepekaan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam hal ketenagakerjaan. "Melakukan fungsi pengawasannya di daerah, sehingga ini jangan sampai menjadi keresahan pada masyarakat pencari kerja," pungkasnya.
