SUKABUMIUPDATE.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi, menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), disalah satu hotel di Jalan Selabintana Kota Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (12/12/2017).

Sebanyak 47 kecamatan, dengan masing-masing kecamatan diwakili dua orang perwakilan, jadi peserta dalam Bimtek tersebut.

BACA JUGA: Tujuh Kepala Desa Terpilih tidak Hadir, Kepala DPMD Kabupaten Sukabumi: Karena Masa Jabatan Belum Habis

Menurut Kepala DPMD Kabupaten Sukabumi, Ade Setiawan, pemberian dana ke desa yang begitu besar, dan beragamnya jumlah pelaporan, serta adanya titik-titik kritis dalam pengelolan keuangan, tentunya menuntut tanggungjawab begitu besar.

“Oleh karena itu Pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan,” tutur Ade, kepada sukabumiupdate.com, siang tadi.

Ade menjelaskan, semua kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, sesuai ketentuan, sehingga terwujud tata kelola Pemerintahan Desa yang baik (good village governance).

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2018, lanjut dirinya, ada beberapa yang harus ditekankan.

“Bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab, sesuai tugas. Cermati ketentuan yang tercantum dalam lembaran, evaluasi Permendagri 113 tahun 2014, penyalahgunaan anggaran, dan pencegahan pungutan liar,” beber Ade.

Ia pun mengucapkan terima kasih untuk semua pihak, khususnya panitia penyelenggara yang sudah menyelenggarakan Bimtek tersebut.

Sementara Kepala Bidang (Kabid) Keuangan dan Aset Desa DPMD Kabupaten Sukabumi, Ahmad Mujadid menambahkan, Bimtek yang biasanya dihadiri Pemerintah Desa, kali ini diikuti Kepala Seksi (Kasi) Infrastuktur, dan Kasi Pemberdayaan Desa (PMD) tingkat kecamatan.

BACA JUGA: Daftar Nama Kepala Desa di Kabupaten Sukabumi Periode 2017-2023

“Pelatihan ini untuk verifikasi di tingkat kecamatan, seperti APBDes. Dalam pelatihan ini juga disandingkan dengan sistem pengelolaan desa,” tambah Ahmad, dalam kesempatan sama.

Ia berharap, pegawai kecamatan nantinya bisa melaksanakan pelatihan ini dan menerapkannya, sama seperti desa yang sudah dilakukan dari tahun 2015.