SUKABUMIUPDATE.com – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi, sesalkan pengrusakan pos milik Dinas Perhubungan Kota Sukabumi di terminal KH. Ahmad Sanusi Jalan Lingkar Selatan, yang dilakukan oknum demonstran.
“Terlebih yang dirusak itu adalah fasilitas umum yang sangat di butuhkan masyarakat banyak. Tapi kondisi ini juga perlu di maklumi oleh masyarakat secara umum. Pasalnya ini adalah suatu akumulasi atas kekecewaan para sopir angkot terhadap maraknya angkutan konvensional di Sukabumi ini. Sehingga secara tidak langsung telah terjadi penurunan pendapatan para sopir angkot, karena sebagian kecil masyarakat memilih angkutan yang berbasis online,†terang Ketua GMNI Sukabumi Dewek Sapta Anugrah, Rabu (2/8/2017).
BACA JUGA:Â Bukber Tim Sukses Marwan-Adjo, GMNI Sukabumi: Beri Porsi Wabup, Partai Pengusung Harus Tanggung Jawab
Pemerintah, pandang Dewek, seharusnya mengevaluasi kedua angkutan tersebut agar tidak terjadi kerugian diantara kedua belah pihak. Dan pemerintah, wajib membuat suatu regulasi yang menjamin keduanya mampu melakukan aktivitas sebagaimana biasanya.
“Perlu juga di ketahui bahwa regulasi mengenai kendaraan konvensional yang berbasis tekhnologi melalu Permenhub baru akan lahir di bulan Agustus mendatang, dan untuk itu kedepan pemerintah dalam hal ini walikota dan legislatif harus mampu membuat suatu regulasi yang menjamin dua belah pihak untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat,†papar dia.
BACA JUGA:Â GMNI: Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Sukabumi Keliru
Ia menilai keputusan Pemerintah Kota Sukabumi memberhentikan operasional angkutan berbasis aplikasi yang dikenal dengan ojek online atau Ojon, kurang tepat. “Karena akan merugikan para karyawan angkutan konvensional tersebut,†nilai Dewek.
Seharusnya, pemerintah  dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Sukabumi perlu bijak dalam menyelesaikan persoalan ini, agar tidak terjadi kontradiksi di lapangan antara angkutan umum dan angkutan konvensional.
“Karena bagaimana pun kemajuan tekhnologi hari ini tidak bisa kita bendung di tengah arus globalisasi yang semakin mencengkram dalam kehidupan individu masyarakat dan sosial. Untuk itu perlu ada suatu penerimaan yang realistis akan persoalan ini, dan negara wajib hadir dalam menyelesaikan setiap persoalan yang berkaitan dengan masyarakat,†imbuh dia.
