SUKABUMIUPDATE.com - Kesal dengan proses yang terlalu berbelit-belit dan aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat hingga kabupaten yang dianggap diskriminatif, Kepala Desa Buniwangi, Kecamatan Palabuhanratu, menantang Bupati Sukabumi berdiskusi dan buka-bukaan soal anggaran yang ada di pemerintahan.
"Secara kepemerintahan, kita sama. Baik kepala desa maupun bupati, namun kenapa hanya desa yang di tuntut untuk publikasi anggaran," jelas Kepala Desa Buniwangi Aang Heriana, kepada sukabumiupdate.com, Senin (5/6).
BACA JUGA:Â Cemburu Anggaran Jalan Alternatif, Perwapas Cicurug Nilai Pemkab Sukabumi Lamban
Menurut Aang, dirinya tidak keberatan dengan persoalan publikasi seperi membuatkan baliho atau cara lainnya kepada masyarakatnya. Selain masyarakat mengetahui persoalan alokasi anggaran dan pembangunan apa saja yang dilakukan oleh Desa, juga karena memang persoalan anggaran tersebut merupakan uang rakyat.
"Tapi sudah seharusnya juga, bupati juga memublikasikan anggaran yang ada serta pembangunan yang dilakukan. Misalnya Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Permukiman dan Kebersihan (Perkimsih), diberi anggaran berapa, lalu melaporkan anggaran dan kegiatannya kepada publik," tegasnya.
BACA JUGA:Â APBD Kabupaten Sukabumi Rp3,161 T, Ini Komposisinya
Dirinya juga berharap, persoalan pembangunan maupun laporan anggaran yang dilakukan desa taupun Pemkab, bisa sama-sama dipublikasikan kepada masyarakat banyak, agar semua tahu, Pendapatkan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukabumi berapa, digunakan untuk apa saja dan capaiannya apa saja.
"Itu dilakukan setiap dinas agar semua tahu kalau memang anggaran tersebut dilakukan secara benar," tandasnya.
