TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
bankbjb

BPN Didemo Lagi! Petani - Mahasiswa Tuntut Penyelesaian Konflik LPRA di Sukabumi

Penulis
Kamis 29 Sep 2022, 18:34 WIB

Para petani dan mahasiswa menuntut agar BPN menyelesaikan konflik tersebut. 

"Yang jadi masalah adalah di BPN Kabupaten Sukabumi ini laporan ke pusatnya baik-baik saja sementara di pusat itu masuk menjadi lokasi konflik. Karena terakhir kemarin itu BPN Kabupaten Sukabumi melalui panitia B melakukan rapat membahas PT Bumiloka dan PT Bumi Jaya, artinya kalau sudah panitia B rapat, berarti ini tahapan perpanjangan, sementara persoalan konflik yang menjadi putusan Kantor Staf Presiden (KSP) itu belum selesai," pungkasnya. 

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi B. Wijanarko mengatakan, petani penggarap pada dasarnya menuntut hak atas tanah dari eks HGU yang sudah berakhir dan yang sedang mengajukan permohonan perpanjangan. 

"Itu sah-sah saja karena memang agenda reforma agraria itu adalah proyek atau kegiatan strategis nasional yang memang diamanatkan oleh bapak Presiden untuk dilaksanakan di setiap daerah. Tiga lokasi itu lokasi prioritas kedua reforma agraria berdasarkan data atau pengajuan dari KSP ke Kementerian ATR/BPN," ujarnya. 

Adapun proses permohonan perpanjangan HGU atau HGB perusahaan di lokasi prioritas itu sudah dihentikan sementara sampai menunggu penyelesaian penyisihan lahan untuk reforma agraria sebesar 20 persen dari luas lahan. 

"Tahun 2023, 3 lokasi ini kan ada tahapannya, nggak langsung tiba-tiba dibagi sertifikat, harus dipersiapkan calon penerimanya, bidang tanahnya, harus dibawa ke sidang panitia pertimbangan di mana ketuanya Pak Bupati," katanya. 

Kini proses reforma agraria di lokasi prioritas itu masih dalam tahap penyiapan lokasi penyisihan. 

"Lokasi reforma agraria berasal dari kesepakatan antara perusahaan swasta, masyarakat dan desa. Bukan kami. Itu kan yang punya tanah perkebunan, yang menggarap petani, mereka silahkan berunding dan disepakati lahan bagian mana dari 20 persen yang akan didistribusikan," jelas Wijanarko. 

"Sebetulnya tinggal mencapai kesepakatan, berapa luasan yang harus disisihkan perusahaan untuk petani penggarap dan lokasinya dimana. Satu sisi petani bertahan di lokasi yang sedang mereka garap, tapi di satu sisi perusahaan ingin mereka tersentral, tidak bolong-bolong. Nah ini yang harus ditempuh oleh masyarakat dan perusahaan," jelasnya.

Aksi unjuk rasa di BPN Kabupaten Sukabumi merupakan yang kedua kalinya. Pasalnya, pada Rabu, 27 September 2022 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sukabumi Raya melakukan aksi serupa. Mahasiswa menuntut agar pemerintah mengentaskan konflik agraria, karena banyak Tanah Terlantar tapi Petani tak juga sejahtera.


Halaman :
BERITA TERPOPULER
Berita Terkini
x