SUKABUMIUPDATE.com - Sebanyak 70 persen irigasi tersier atau irigasi desa yang dikelola masyarakat desa di Kabupaten Sukabumi, kondisinya rusak. Seiring rencana pemerintah yang akan meningkatkan produksi, maka perbaikan irigasi ini jarus menjadi perhatian Kementerian Pertanian (Kementan).
BACA JUGA: drh Slamet Temui Pengungsi Wamena Asal Sukabumi di Bandara Soetta
Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), drh Slamet mengatakan, hal itu tentu menjadi masalah besar untuk para petani di dapilnya tersebut. Oleh karenanya, Slamet berharap pemerintah pusat bisa memberikan perhatian yang cukup bagi para petani di Kabupaten Sukabumi.
"Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, jumlah irigasi tersier atau irigasi desa yang dikelola oleh Dinas Pertanian, ada sebanyak 864 unit. Tujuh puluh persenan dalam kondisi rusak. Irigasi tersebut mengaliri lahan sawah seluas 25 ribu hektar," jelas Slamet kepada sukabumiupdate.com, Jumat (8/5/2020).
Persoalan irigasi, lanjut Slamet, merupakan masalah penting. Sebab, berhasil tidaknya para petani bercocok tanam sangat dipengaruhi oleh ketersediaan air. Maka dari itu, pemerintah harus bisa menyelesaikan persoalan tersebut.
"Suplai air ke sawah merupakan sebuah kewajiban pemerintah. Sehingga air harus sampai ke sawah-sawah para petani, jadi harus segera diperbaiki irigasinya," tegas Slamet.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Sudrajat, membenarkan 70 persen irigasi yang dikelola pihaknya dalam kondisi rusak. Sudrajat berharap pemerintah pusat bisa membantu perbaikan irigasi tersebut.
BACA JUGA: drh Slamet Minta Pemerintah Perhatikan Kondisi Ekonomi Petani, Peternak dan Nelayan
Menurut Sudrajat, pemerintah daerah setiap tahun melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan kemampuannya. Namun, kondisi irigasi yang diperbaiki dengan yang rusak setiap tahunnya tidak sebanding. Belum lagi kondisi alam saat ini jika datang hujan itu terkesan terjadi banjir, sehingga jumlah air melebihi kapasitas saluran irigasi yang ada, dan menyebabkan saluran irigasi menjadi rusak.
"Pemda memohon dengan sangat agar pemerintah pusat dapat memusatkan perhatiannya terhadap rehabilitasi infrastruktur jaringan irigasi desa. Karena petani sedang menunggu perhatian pemerintah pusat," pungkasnya.
