SUKABUMIUPDATE.com - Ancaman perubahan iklim La Nina di akhir dan awal tahun ini mengundang perhatian Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) drh Slamet.
Slamet menilai, seharusnya pemerintah bekerjasama dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk memetakan seberapa besar wilayah yang akan terkena dampak dan mengalami gagal panen akibat adanya La Nina ini.
BACA JUGA: Perangi Riba, Anggota DPR RI drh Slamet Kuatkan Program Ibu Berdaya di Sukabumi
"Usaha-usaha preventif dan rencana darurat harus disiapkan kalau terjadi musibah itu," kata Slamet kepada media, Jumat (25/12/2020). Ia berharap hal itu dilakukan pemerintah dari sekarang.
Menurut Slamet, Kementerian Pertanian atau Kementan tidak cukup hanya melempar tanggungjawab kepada penyuluh. Sebab, penyuluh tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk mengantisipasi ancaman tersebut.
"Pemerintah juga tidak hanya menuntut pada petani agar ikut asuransi untuk menutupi kerugian yang dialami bila terjadi," ucapnya. "Yang paling penting, action dari pemerintah itu sendiri karena pemerintah pemilik sumber daya yang memadai," tegasnya.
