Tolak Bahas Aturan Turunan Omnibus Law, Buruh: Kami Tak Mau Duduk Bersama

Jumat 16 Oktober 2020, 09:00 WIB

SUKABUMIUPDATE.com - Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menolak terlibat dalam pembahasan Aturan Turunan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja.

Ketua Umum KSBSI Elly Rosita Silaban mengatakan organisasinya sebenarnya telah menerima undangan dari Kementerian Ketenagakerjaan perihal pembahasan rancangan peraturan pemerintah (RPP) omnibus law itu.

"Tidak saya respons undangannya biar pemerintah tahu kami sedang tidak mau duduk bersama-sama," kata Elly seperti dikutip dari Tempo, Jumat, 16 Oktober 2020.

Surat undangan tertanggal 14 Oktober 2020 itu diteken oleh Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial Kemenaker Aswansyah. Dibubuhi nomor 4/801/HI.03.00/X/2020, layang itu berisi "Permintaan Nama sebagai Tim Pembahas RPP Undang-undang Cipta Kerja".

Kementerian menyatakan akan menyusun rancangan PP untuk UU Cipta Kerja mengenai (1) hubungan kerja, waktu kerja, waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja; (3) pengupahan; (3) jaminan kehilangan pekerjaan (JKP); dan (4) tenaga kerja asing. Kementerian ingin melibatkan serikat buruh/pekerja dan organisasi pengusaha untuk membahas aturan turunan itu.

"Berkenaan hal tersebut, kami mohon kerjasamanya dapat menugaskan pengurus SP/SB sebagai Tim Pembahas RPP dan untuk masing-masing RPP sebanyak 1 (satu) orang," demikian tertulis dalam surat itu. Kementerian juga menyertakan tenggat waktu penyerahan nama pada 15 Oktober 2020 melalui surel atau Whatsapp.

Elly mengatakan pihaknya kecewa dan trauma ihwal Undang-undang Cipta Kerja yang telah disahkan pada Senin, 5 Oktober lalu. KSBSI merupakan salah satu serikat buruh yang terlibat dalam tim tripartit bersama pemerintah dan pengusaha.

Namun menurut Elly, serikatnya sempat kesulitan memperoleh dokumen hasil pembahasan tim tripartit yang sudah rampung pada awal Agustus itu. Ia mengaku menerima draf pemerintah hanya beberapa hari sebelum aturan itu disahkan pada 5 Oktober. "Memang dikirim draf dari kementerian, sebelum dibaca sudah keburu disahkan," kata Elly.

Tempo mengonfirmasi Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi terkait undangan kepada serikat buruh dan asosiasi pengusaha ini, tetapi belum direspons. Namun sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kedeputian Komunikasi Politik Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengatakan bahwa pemerintah akan melibatkan publik dalam pembahasan aturan turunan UU Cipta Kerja.

"Tim penyusun pasti akan mengundang akademisi, tokoh masyarakat, ormas, semua yang bisa memberi masukan terhadap aturan turunan ini," kata Donny kepada wartawan, Rabu, 14 Oktober 2020.

Elly Rosita Silaban mengatakan KSBSI akan mengajukan uji materi dan uji formil UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi segera setelah aturan itu diundangkan. Gugatan uji formil akan berfokus pada perbaikan naskah UU Cipta Kerja setelah pengesahan.

Sumber: Tempo.co

Follow Berita Sukabumi Update di Google News
Berita Terkini
Musik01 Maret 2024, 17:00 WIB

Lirik Lagu Rumah - Salma Salsabil, “Tempat yang Kurindu Sejak Lama”

Lirik lagu "Rumah" menceritakan tentang kerinduan seorang anak terhadap kampung halamannya.
Lirik lagu "Rumah" menceritakan tentang kerinduan seorang anak terhadap kampung halamannya. (Sumber : YouTube/@Salma Salsabil).
Life01 Maret 2024, 16:30 WIB

Kapan Puasa Ramadan 2024 Dilaksanakan? Ini Perkiraan Waktunya

Berikut ini informasi kapan puasa 2024 dimulai berdasarkan kalender dari Kemenag RI dan Kalender dari Muhammadiyah
Ilustrasi - Berikut ini informasi kapan puasa 2024 dimulai berdasarkan kalender dari Kemenag RI dan Kalender dari Muhammadiyah | (Sumber : Freepik.com/@ Sketchepedia)
Film01 Maret 2024, 16:00 WIB

Kabar Gembira! Film Live Action Naruto Segera Digarap Oleh Lionsgate

Diharapkan Live Action Naruto dapat memenuhi ekspektasi para penggemar dan menjadi film yang menghibur dan berkualitas.
Diharapkan Live Action Naruto dapat memenuhi ekspektasi para penggemar dan menjadi film yang menghibur dan berkualitas. (Sumber : X/@Naruto_Anime_EN).
Food & Travel01 Maret 2024, 15:30 WIB

6 Tempat Wisata Kids Friendly di Sukabumi, Anak Langsung Gembira

Berikut ini tempat wisata kids friendly di Sukabumi yang bisa dijadikan pilihan ketika menghabiskan momen liburan di Sukabumi
Berikut ini tempat wisata kids friendly di Sukabumi yang bisa dijadikan pilihan ketika menghabiskan momen liburan di Sukabumi (Sumber : Istimewa)
Sukabumi01 Maret 2024, 15:28 WIB

Tekan Inflasi Jelang Ramadhan, Pemkab Sukabumi Akan Gencarkan Operasi Pasar Murah

Sekda Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman mengikuti Rapat Koordinasi Dwimingguan Ke-24 Pengendalian Inflasi di Daerah Provinsi dan Kabupaten dan Kota Se-Jawa Barat Secara Virtual di Sukabumi Command Center, Setda-Palabuhanratu.
Sekda Ade Suryaman saat mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi di Daerah Provinsi dan Kabupaten dan Kota Se-Jawa Barat Secara Virtual di Sukabumi Command Center, Setda-Palabuhanratu. Kamis (29/2/2024) | Foto : Dokpim
Keuangan01 Maret 2024, 15:06 WIB

BPS: Beras Sumbang Inflasi Terbesar Februari, Hanya 1 Provinsi yang Harganya Turun

Beras mengalami inflasi 5,32 persen dengan andil terhadap IHK 0,21 persen.
(Foto Ilustrasi) BPS menyebut beras menyumbang inflasi terbesar pada Februari 2024. | Foto: Istimewa
Inspirasi01 Maret 2024, 15:00 WIB

Lowongan Kerja Sukabumi Sebagai Admin Lapangan di Minimarket

Apabila kamu tertarik dengan lowongan kerja ini, yuk daftarkan diri sekarang juga!
Lowongan Kerja Sukabumi Sebagai Admin Lapangan di Minimarket (Sumber : Istimewa)
Sukabumi01 Maret 2024, 14:51 WIB

Catat! Ini 4 Program Prioritas Dinsos Kota Sukabumi hingga 2025

Program pertama adalah peningkatan mutu penanganan rehabilitasi dan perlindungan sosial.
Kadinsos Kota Sukabumi Fajar Rajasa saat menghadiri forum perangkat daerah untuk rencana kerja tahun 2025 pada Jumat (1/3/2024). | Foto: SU
KATA WARGANET01 Maret 2024, 14:45 WIB

KPID Berbondong-bondong Desak MK Perpanjang Masa Jabatan KPI Jadi 5 Tahun

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di berbagai daerah mendesak kepada Mahkamah Konstitusi (MK) agar mengabulkan permohonan uji materiil Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002 tentang Penyiaran terkait perpanjangan masa jabatan KPI
Irwansyah, Ketua KPID Kalimantan Timur | Foto : Ist/Sukabumi Update
Cek Fakta01 Maret 2024, 14:43 WIB

Beredar Video Hoaks Kantor KPU dan Kementerian Dibakar

Video ini merupakan peristiwa kericuhan demonstrasi pada 22 Mei 2019.
(Foto Ilustrasi) Beredar video dan unggahan hoaks soal pembakaran kantor KPU. | Foto: Istimewa